Pengumuman di SPBU Pertamina kawasan Otista bertuliskan "Kuota solar subsidi hari ini habis", Jakarta (26/8). Habisnya persediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di beberapa SPBU di daerah merupakan konsekuensi dari pengaturan kuota yang diterapkan. Tempo/Aditia noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi mencukupi hingga akhir 2014. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014, pemerintah telah membatasi volume BBM bersubsidi sebesar 46 juta kiloliter. (Baca: 2015, Subsidi Energi Dijatah Rp 344,7 Triliun)
"Kami yakin kuota BBM akan cukup hingga akhir tahun bila secara konsisten penyesuaian alokasi BBM subsidi dijalankan," kata Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Heri Poernomo kepada Tempo, Senin, 22 September 2014. (Baca: Kuota BBM Bersubsidi Habis Sebelum Akhir Tahun)
Menurut Heri, untuk mengatasi kelebihan konsumsi BBM bersubsidi, pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan pengendalian BBM subsidi yang diinstruksikan oleh Badan Pengatur Hilir Migas. "Langkah yang diambil oleh BPH Migas ini salah satunya dengan mengurangi jumlah alokasi BBM subsidi ke SPBU hingga 20 persen," ujarnya. (Baca: Menteri Chatib: BBM Kritis, Jokowi Punya Tiga Opsi)
Selain itu, pemerintah juga meningkatkan pengawasan penyaluran BBM subsidi sesuai amanat Peraturan Menteri Energi Nomor 1 Tahun 2013. Dalam beleid tersebut, pemerintah mengatur konsumsi BBM subsidi untuk kendaraan pemerintah, BUMN, BUMD, pelayaran, perkebunan dan pertambangan.
PT Pertamina (Persero) menyatakan adanya potensi kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada 2014 akan habis sepekan menjelang akhir tahun. Alasannya, kebijakan pengendalian penyaluran kuota harian BBM subsidi di SPBU (pengkitiran) dihentikan.
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan berdasarkan perhitungan Pertamina, potensi overkuota BBM subsidi mencapai 1,35 juta kiloliter (KL) atau senilai Rp 8 triliun. "Kalau pengkitiran dihentikan sementara kuota tidak ditambah dan kita do nothing, hitungan kami Premium dan solar habis sekitar Desember," katanya di Bandara Halim Perdana Kusuma, Rabu, 27 Agustus 2014.
Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
6 Februari 2023
Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.
