Djan Faridz Adukan Pengembang Nakal ke KPK
Kamis, 18 September 2014 13:27 WIB
Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengadukan para pengembang nakal ke pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Saya konsultasikan dengan KPK karena aturan hunian berimbang tidak ditaati oleh pengembang," katanya di KPK, Jakarta, Kamis, 18 September 2014. (Baca: Kemenpera Ancam Cabut Izin Pengembang Tak Patuh ) Djan menuturkan pengembang perumahan mulai tidak patuh untuk membangun hunian berimbang. Aturan hunian itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013. Aturan itu mensyaratkan pengembang membangun satu rumah mewah diikuti membangun dua rumah menengah dan tiga rumah sederhana. Bagi rumah susun, pengembang wajib membangun 20 persen dari total luas lantai rumah susun komersial untuk rumah susun sederhana. "KPK menyarankan, bila sudah mengantongi cukup bukti adanya pengembang nakal, saya bisa melaporkan," ujar Djan. (Baca: Ini Daftar 60 Pengembang Bermasalah ) Sebelumnya, Djan melaporkan ratusan pengembang ke kepolisian. Alasannya sama, pengembang tidak kunjung melaksanakan kewajiban membangun hunian berimbang meski sudah terbit UU dua tahun silam. Baca berita sebelumnya: REI Desak Kemenpera Revisi Aturan Hunian Berimbang. RAYMUNDUS RIKANG
Baca juga: Artidjo: Luthfi Lakukan Korupsi Politik Malam Ini, JK Temui Jokowi Bahas Kabinet Ini Harapan Ketua MK kepada Presiden Jokowi ISIS Ancam Bunuh Paus Fransiskus
KPK Terima Konfirmasi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Bakal Hadiri Pemeriksaan Hari Ini
4 jam lalu
KPK Terima Konfirmasi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Bakal Hadiri Pemeriksaan Hari Ini
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sudah 2 kali mangkir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya dan tengah mengajukan praperadilan.
Baca Selengkapnya
Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru
8 jam lalu
Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru
KPK menangkap Abdul Gani Kasuba beserta 17 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Malut dan Jakarta Selatan pada 18 Desember 2023.
Baca Selengkapnya
Babak Baru Konflik KPK
13 jam lalu
Babak Baru Konflik KPK
Dewan Pengawas KPK menduga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar etik karena membantu mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian.
Baca Selengkapnya
KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City
13 jam lalu
KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City
KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.
Baca Selengkapnya
Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK
14 jam lalu
Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK
Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menganggap Nurul Ghufron tak penuhi syarat lagi sebagai pimpinan KPK. Insubordinasi melawan Dewas KPK.
Baca Selengkapnya
Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang
15 jam lalu
Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengajukan praperadilan ke PN Jakarta selatan. Dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK.
Baca Selengkapnya
Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini
18 jam lalu
Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.
Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja
23 jam lalu
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.
Baca Selengkapnya
Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan
2 hari lalu
Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan
Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah
Baca Selengkapnya
Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti
2 hari lalu
Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
8 jam lalu
8 jam lalu
10 jam lalu
11 jam lalu
13 jam lalu
15 jam lalu
16 jam lalu
18 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu