TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung menolak penawaran pembangunan jembatan Selat Melaka di Malaysia. Ide pembangunan jembatan sepanjang 48,69 kilometer ini digagas oleh pemerintah di negara bagian tersebut.

"Saya tolak dulu karena ada infrastruktur yang mesti dibenahi," kata Chairul di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, pada Selasa, 9 September 2014. (Baca: Beleid Tol Trans Sumatera Siap Setelah 17 Agustus)

Jembatan ini rencananya menghubungkan Kota Dumai, Riau, melalui Pulau Payung dan Pulau Rupat dengan Teluk Gong di Malaysia. Rencana pembangunan jembatan ini muncul pada 1995, tapi tenggelam karena krisis. Pada 2013, sejumlah media Malaysia menyebutkan rencana ini kembali mencuat. (Baca: Jalan Tol Bengkulu-Sumatra Selatan Segera Dibangun)

Adalah Menteri Besar Malaka Idris Harun yang mengungkapkannya dalam pertemuan Forum Menteri Besar dan Gubernur Ke-10 (CMGF) Segitiga Pertumbuhan Ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) di Koh Samui, Thailand, 12 September 2013. (Baca: Tol Medan-Kualanamu Mulai Dibangun Oktober)

Chairul menuturkan ide ini memang menjadi catatan khusus bagi pemerintah Indonesia. Namun mereka tidak akan buru-buru menjalin kerja sama dalam pembangunannya. Sebab, infrastruktur dalam negeri, khususnya di Sumatera, mesti dikuatkan terlebih dahulu.

"Syaratnya, saya bilang, jalan tol Sumatera-Jawa mesti terbangun lebih dahulu," ujarnya. Chairul khawatir, jika infrastruktur Sumatera belum siap, keuntungan ekonominya akan tersedot ke Malaysia.

Menurut Chairul, jika jalan tol tersebut terbangun, distribusi barang akan lebih merata, sehingga tidak akan ada ketimpangan. Bagi Chairul, pembangunan inilah yang mesti disiapkan dalam waktu dekat. Begitu juga dengan daerah lain.

SYAILENDRA

Berita Terpopuler
Temui Mega, Risma Tak Bersedia Jadi Menteri Jokowi
PKS Blunder Usung Pilkada Tak Langsung
Ketemu Sudi Silalahi, Rini Minta Maaf
Demi Prabowo, PKS Setuju Pilkada Lewat DPRD
Jokowi: RUU Pilkada Potong Kedaulatan Rakyat
Istana Siapkan Mobil Dinas Kabinet Jokowi-JK
Struktur Kabinet Jokowi 80 Persen Beres