Pemerintah Lanjutkan Negosiasi dengan Newmont  

Reporter

Jumat, 29 Agustus 2014 21:45 WIB

Lokasi tambang terbuka milik PT Newmont Nusa Tenggara di Batu Hijau, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Minggu (3/7). Tambang di Batu Hijau yang mulai beroperasi secara penuh pada Maret tahun 2000 tersebut menghasilkan 4,87 kilogram tembaga dan emas sebesar 0,37 gram dari setiap ton bijih yang diolah. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyetujui langkah PT Newmont Nusa Tenggara dan Nusa Tenggara Partnership BV mencabut gugatan di arbitrase yang berkaitan dengan larangan ekspor mineral mentah. Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan sikap pemerintah selanjutnya adalah membuka kembali negosiasi yang sempat ditutup karena gugatan tersebut.

Chairul meminta Newmont mengambil pelajaran dari kebuntuan sebelumnya dan tetap mematuhi aturan main di Indonesia. "Kami tak ingin hal seperti ini terulang lagi di kemudian hari," katanya dalam konfrensi pers di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat, 29 Agustus 2014. (Baca: Newmont Cabut Gugatan, Menteri Chatib Lega)

Dalam keterangan tertulisnya, Newmont dan pemegang saham mayoritas Newmont, Nusa Tenggara Partnership BV (NTPBV), mencabut gugatan arbitrase mereka di International Center for Settlement of Investment Dispute (ICSID). Langkah ini muncul setelah pemerintah membuka negosiasi formal dan mengadakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Newmont atas pencabutan gugatan arbitrase. Penandatanganan ini bakal diikuti dengan dibukanya keran ekspor konsentrat tembaga dan ekspor dari tambang Batu Hijau.

Pada 1 Juli lalu, PT Newmont Nusa Tenggara mengajukan gugatan arbitrase internasional terhadap pemerintah Indonesia. Gugatan ini terkait dengan larangan ekspor konsentrat yang berlaku sejak 12 Januari 2014. Larangan itu membuat kegiatan produksi Perseroan di tambang Batu Hijau, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, itu terhenti.

Chairul mengklaim sikap tegas pemerintah mematuhi undang-undang memberikan kepastian hukum bagi investor. "Ini membuktikan pemerintah tidak bisa ditekan kepentingan apa pun," katanya. Setelah ketegangan mereda, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan melanjutkan negosiasinya dengan Newmont. "Kami harap negosiasi bisa diselesaikan dengan cepat," ucapnya.



ANGGA SUKMA WIJAYA

Berita terkait

Pengelola Blok Rokan Belum Dipastikan

15 Juni 2017

Pengelola Blok Rokan Belum Dipastikan

Pemerintah masih melakukan evaluasi pengelolaan blok rokan.

Baca Selengkapnya

Freeport Jajaki Kesepakatan Pertambangan Baru Dengan RI

9 Juni 2017

Freeport Jajaki Kesepakatan Pertambangan Baru Dengan RI

Freeport-McMoran Inc. mengaku tengah menjajaki kesepakatan pertambangan baru dengan Pemerintah Indonesia di Grasberg tahun ini.

Baca Selengkapnya

Menteri Jonan: Hasil Bumi Aset Negara, Bukan Aset Perusahaan

12 April 2017

Menteri Jonan: Hasil Bumi Aset Negara, Bukan Aset Perusahaan

Jonan mengatakan perusahaan tambang harus bisa berlaku fair
dengan tidak menjadikan cadangan sisa hasil bumi untuk
menaikkan harga jual perusahaan.

Baca Selengkapnya

Medco Rampungkan Akuisisi Saham Newmont US$ 2,6 Miliar

3 November 2016

Medco Rampungkan Akuisisi Saham Newmont US$ 2,6 Miliar

Medco rampungkan transaksi akuisisi saham PT Newmont Nusa Tenggara senilai US$2,6 miliar setara Rp33,8 triliun.

Baca Selengkapnya

Amendemen Kontrak Blok Mahakam Diteken

25 Oktober 2016

Amendemen Kontrak Blok Mahakam Diteken

Pertamina bisa segera menanamkan modal di Blok Mahakam.

Baca Selengkapnya

Pengadilan Menangkan Gugatan Soal Izin Tambang di Kutai  

25 Mei 2016

Pengadilan Menangkan Gugatan Soal Izin Tambang di Kutai  

PTUN sudah mengabulkan pelaksanaan eksekusi atas putusan Komisi Informasi.

Baca Selengkapnya

Dinas Pertambangan NTB Usulkan 105 Izin Tambang Dicabut

29 April 2016

Dinas Pertambangan NTB Usulkan 105 Izin Tambang Dicabut

Rakyat penambang batuan bakal ditertibkan karena bukan lagi murni untuk kepentingan menambah penghasilan tapi didukung pemodal

Baca Selengkapnya

Gubernur Aher Lebih Selektif Keluarkan Izin Pertambangan

1 Maret 2016

Gubernur Aher Lebih Selektif Keluarkan Izin Pertambangan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan selektif meloloskan perizinan tambang untuk galian C di seluruh kabupaten/kota.

Baca Selengkapnya

Newmont Nusa Tenggara Setor Pajak dan Royalti Rp 34,7 T  

1 Maret 2016

Newmont Nusa Tenggara Setor Pajak dan Royalti Rp 34,7 T  

Peningkatan pembayaran royalti selama 2015 sangat signifikan dibandingkan dengan 2014 lalu.

Baca Selengkapnya

Newmont Bantah Buang Limbah di Laut Timor  

22 Januari 2016

Newmont Bantah Buang Limbah di Laut Timor  

Sesuai dengan manifes, limbah yang diangkut kapal MV Red Rock adalah pelumas bekas dan limbah-limbah bekas pakai lain.

Baca Selengkapnya