TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat Andriansyah mengatakan timnya sedang menghitung kerugian akibat banyaknya angkutan yang terpaksa "pulang cepat" karena kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi. "Kerugian untuk berkurangnya aktivitas masih dihitung," ujarnya ketika dihubungi pada Selasa, 26 Agustus 2014, malam.
Menurut Adriansyah, saat ini timnya sedang mendata wilayah-wilayah yang mengalami krisis BBM bersubsidi. Wilayah-wilayah yang langka BBM tidak hanya di satu daerah saja, melainkan tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Laporan yang diterima Organda, kelangkaan antara lain terjadi di Aceh, Yogyakarta, Kediri, Cirebon, Kuningan, Sumedang, dan Bogor.
Andriansyah menyarankan Pertamina memprioritaskan BBM bersubsidi untuk daerah-daerah yang dilalui jalur logistik dan angkutan umum. Kemudian, Pertamina juga diminta melakukan sweeping alokasi kuota BBM. "Artinya, dari wilayah-wilayah yang memang penyerapannya kurang supaya dialihkan kepada jalur-jalur angkutan umum," ujar dia.
Ardiansyah juga meminta adanya pemetaan kebutuhan BBM di setiap wilayah agar dapat diketahui seberapa besar sisa BBM subsidi yang dibutuhkan oleh masyarakat. "Sambil meunggu kebijakan lebih lanjut berkaitan dengan masalah ini," ucap dia.
Kelangkaan BBM bersubsidi di berbagai kota dilaporkan mulai terjadi sejak Kamis, 21 Agustus 2014. Tiga hari sebelumnya, Pertamina mulai mengurangi pasokan BBM bersubsidi ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum demi menjaga kecukupan kuota subsidi BBM hingga akhir tahun. (Baca: Beli BBM Bersubsidi, Pengendara Antre Empat Jam)
Belakangan, kelangkaan BBM bersubsidi ini mulai berimbas bagi pengoperasian angkutan umum. Angkutan umum terpaksa pulang kandang lebih cepat karena jam operasionalnya dipangkas 50 persen demi menghemat BBM. Jika biasanya sopir angkutan kota bisa melakukan perjalanan delapan hingga sepuluh rit (trayek pulang-pergi) per hari, kini mereka hanya menjalankan lima hingga enam rit.
