TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Mohammad Suleman Hidayat mengatakan harga bahan bakar minyak bersubsidi lebih baik dinaikkan secara bertahap, tidak sekaligus. Untuk tahap awal, ia memberi saran, harga BBM bersubsidi naik Rp 1.500 per liter.

"Kenaikan harga BBM itu lebih baik secepat mungkin, di akhir pemerintahan ini," kata Hidayat di gdung Kementerian Perindustrian, Selasa, 26 Agustus 2014.

Hidayat mengatakan, jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM lebih dahulu, pemerintah selanjutnya yang dipimpin oleh Joko Widodo tinggal melanjutkan kebijakan itu.

Menurut menteri dari Partai Golkar tersebut, kenaikan harga BBM juga perlu bagi kepentingan pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. "Kalau dinaikkan harganya, dalam jangka panjang akan menyehatkan perekonomian nasional," ujarnya.

Selain itu, Hidayat mengatakan, harga BBM dinaikkan harus ketika laju inflasi cukup rendah. "Inflasi rate rendah bisa di triwulan pertama di tahun depan atau di akhir tahun ini, Oktober," katanya.

Adapun anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Maruarar Sirait, menyatakan Presiden Yudhoyono bisa langsung menaikkan harga BBM tanpa persetujuan parlemen. “Saya rasa, sebagai negarawan, Pak SBY sudah memahami bagaimana sulitnya rakyat akibat penghematan (pembatasan kuota BBM bersubsidi) ini,” ujarnya saat dihubungi, Selasa, 26 Agustus 2014.

Menurut dia, semakin mepetnya masa pemerintahan SBY, yang berakhir pada 20 Oktober mendatang, mesti dipergunakan sebaik mungkin untuk merespons persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk soal harga BBM. “Yang penting substansinya, sebab masyarakat sudah mulai resah,” kata Maruarar.

HUSSEIN ABRI YUSUF | JAYADI SUPRIADIN

Berita Terpopuler:
Lusa, PTUN Akan Jatuhkan Vonis Gugatan Prabowo
Nazaruddin: Nova Riyanti Juga Istri Anas
Kritik Ahok: Jokowi Lelet Ambil Keputusan
Golkar Terancam Ditinggal Koalisi Pendukung Jokowi
Penolakan Tifatul di Medsos, PKS: Alasannya Apa?
Ahok Diminta Waspadai Serangan PKS