TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah belum memiliki rencana apapun terkait dengan kebijakan mengendalikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Alasannya, pemerintah masih menunggu hasil pertemuan yang akan digelar oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden terpilih, Joko Widodo, di Bali, Rabu, 27 Agustus 2014. "Semua tergantung beliau (Presiden), saya hanya pelaksana," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 26 Agustus 2014. (Baca: Di Bandung, Premium Dibatasi Rp 50 Ribu per Mobil)
Menurut Jero, pemerintah akan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut. "Mereka berdua pasti memikirkan apa yang baik demi negeri ini," ujarnya. (Baca: Kuota BBM Subsidi di Jateng-DIY Tinggal 33 Persen)
Dengan demikian, saat ini pemerintah tetap melanjutkan sejumlah program pengendalian konsumsi BBM. Program ini untuk memastikan kuota BBM bersubsidi yang sudah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bisa mencukupi hingga akhir tahun. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014, volume BBM bersubsidi dipangkas dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter. (Baca: Premium Langka, Pertamina Akui Pangkas Kuota)
Sebagai bagian dari upaya pengendalian konsumsi BBM tahun ini, melalui Surat Edaran kepala BPH Migas Nomor 937 Tahun 2014, pemerintah mengatur pembatasan penjualan solar dan Premium bersubsidi mulai Agustus. Kebijakan pembatasan solar terdiri atas pelarangan penjualan solar di wilayah Jakarta Pusat. Selain itu jam penjualan solar mulai dibatasi dari pukul 08.00-18.00 di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. (Baca: Pertamina Bantah BBM Subsidi Langka)
Mulai 18 Agustus 2014, PT Pertamina (Persero) juga memangkas kuota penyaluran BBM subsidi harian di setiap SPBU di seluruh Indonesia. Rinciannya, untuk Premium sebesar 5 persen dan solar sekitar 10-15 persen. Pemangkasan dilakukan sebab sisa kuota hingga akhir tahun hanya sebesar 10 juta kiloliter untuk Premium dan 5,5 juta kiloliter untuk solar.
Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
6 Februari 2023
Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.
