Nasib Bea Masuk Beras Tunggu Menteri Thailand  

Senin, 25 Agustus 2014 03:25 WIB

Kegiatan pengemasan beras ke dalam karung di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Rabu (26/6). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Nay Pyi Taw - Keputusan untuk mengeluarkan beras dan gula dari daftar produk yang dibebaskan bea masuknya akan diambil dalam pertemuan tingkat menteri ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Ministers Meetings/AEMM) ke-46 pada Senin pekan depan. Dalam pertemuan itu, Thailand yang selama ini meminta supaya bea masuk impor beras dan gula dihapus akan memberikan kata akhir.

"Negara lain sudah sepakat dengan kita. Tinggal tunggu menteri Thailand," kata Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Bahrul Chairi.

Ditemui Tempo di sela-sela perundingan Senior Economic Officals Meetings (SEOM), Sabtu, 23 Agustus 2014, Bahrul menjelaskan bahwa Indonesia berkeras untuk tetap mengenakan bea masuk impor beras, gula, dan alkohol saat implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) per 31 Desember 2015.

Menurut Bahrul, alasan Indonesia masih tetap sama, yakni keempat produk tersebut memiliki sensitivitas yang tinggi bagi masyarakat Indonesia. Produk beras dan gula berkaitan dengan kesejahteraan petani. Sedangkan produk alkohol berkaitan dengan aturan agama.

Meski belum mengetahui sikap Menteri Ekonomi Thailand, Bahrul optimistis negara eksportir gula dan beras utama itu akan melunak. "Di tingkat perunding-perunding ini (SEOM), ada indikasi tersebut (beras dan gula dikeluarkan dari daftar liberalisasi perdagangan ASEAN)," tuturnya.

Ihwal kemajuan perundingan penerapan MEA yang berujung pada liberalisasi perdagangan regional, Bahrul menjelaskan bahwa sejauh ini negara-negara ASEAN berhasil menyepakati sekitar 80 dari 300 rencana aksi (measures action plan). Selebihnya diharapkan bisa disepakati dalam pertemuan SEOM dan AEMM ini.

Bahrul menegaskan MEA akan tetap berjalan pada 2015 walau pada akhirnya masih ada rencana aksi yang belum disepakati. Menurut dia, rencana-rencana yang gagal tercapai tersebut bakal dijadikan visi lanjutan ASEAN setelah 2015. "MEA tidak akan ditunda. Masalah yang tidak terselesaikan akan dibahas di tahun berikutnya," katanya.

EFRI RITONGA dari NAY PYI TAW, MYANMAR





Terpopuler
Prabowo Terus Menggugat, Siapa Paling Diuntungkan?
Prabowo Curhat di Facebook, Hatta di Twitter
Jokowi Dikawal 37 Paspampres, 7 Mobil, dan 3 Motor
Ahok Akan Ajukan Dua Nama Calon Wakil Gubernur

Berita terkait

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

4 jam lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Tingkatkan Ekspor ke Amerika Selatan, Kemendag Akan Pakai Perjanjian Perdagangan Bilateral dengan Cile

1 hari lalu

Tingkatkan Ekspor ke Amerika Selatan, Kemendag Akan Pakai Perjanjian Perdagangan Bilateral dengan Cile

Kemendag berencana memanfaatkan perjanjian dagang bilateralnya dengan Cile untuk meningkatkan ekspor ke Amerika Selatan.

Baca Selengkapnya

KTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP

1 hari lalu

KTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP

Pertemuan organisasi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Arequipa, Peru kembali membahas Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Antisipasi Fenomena Alih Mitra Dagang di Pasar Global

2 hari lalu

Kementerian Perdagangan Antisipasi Fenomena Alih Mitra Dagang di Pasar Global

Kementerian Perdagangan mengungkapkan saat ini fenomena alih mitra dagang sejumlah negara telah mempengaruhi ekonomi global.

Baca Selengkapnya

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

5 hari lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen

8 hari lalu

Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim menyebut bisnis waralaba di sektor makanan dan minuman menjadi yang terbesar

Baca Selengkapnya

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

15 hari lalu

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

Kementerian Perdagangan menghapus pembatasan jumlah maupun jenis pengiriman atau barang impor milik pekerja migran (PMI) tapi tetap diawasi Bea Cukai

Baca Selengkapnya

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

16 hari lalu

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

16 hari lalu

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

Permendag nomor 3 tahun 2023 diklaim belum sempurna.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

21 hari lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya