TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan rasio penerimaan pajak (tax ratio) sebesar 12,32 persen yang diajukan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 telah mempertimbangkan kemampuan dan kondisi perekonomian saat ini. Hal itu dia sampaikan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Agustus 2014.
Menurut dia, pemerintah menyadari potensi penerimaan pajak di Indonesia masih cukup besar. Pemerintah juga telah melakukan upaya-upaya optimalisasi penerimaan pajak yang dapat mendorong rasio penerimaan pajak. "Dari tahun ke tahun, pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan dengan melakukan berbagai kebijakan," kata Chatib. (Baca: Transisi Badan Penerimaan Negara Butuh Tiga Tahun)
Pertumbuhan tax ratio, kata Chatib, sekilas terlihat belum mencerminkan upaya maksimal dalam menghimpun pajak. Namun, apabila dicermati lebih jauh dengan mempertimbangkan struktur produk domestik bruto yang masih didominasi oleh sektor UMKM, pertumbuhan penerimaan perpajakan tahun depan tergolong tinggi.
"Sektor UMKM memberikan kontribusi 59 persen terhadap total PDB Indonesia, tapi UMKM ini masih didominasi oleh sektor informal yang masih sulit terjangkau oleh sistem perpajakan," ujarnya. (Baca: 'Presiden Nanti Harus Punya Menko yang Kuat')
Untuk diketahui, dalam APBNP 2014, tax ratio mencapai angka 12 persen dengan penerimaan pajak sebesar Rp 1.246,1 triliun. Sedangkan dalam RAPBN 2015, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.370,8 triliun. (Baca: 2015, Pendapatan Negara Ditargetkan Rp 1.762, 3 T)
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menilai rasio penerimaan pajak dalam RAPBN 2015 kurang tinggi. Karena itu, mereka meminta tax ratio itu dapat ditingkatkan sampai 13-16 persen.
