Naikkan Harga BBM, Jokowi Siap Dibilang Tak Populis

Kamis, 21 Agustus 2014 05:39 WIB

Joko Widodo atau Jokowi. ANTARA/Noveradika

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih, Joko Widodo, tak akan gentar bila dinilai tak populis atau tak berpihak kepada rakyat kecil saat akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. "Sudah terpilih kan? Jadi enggak perlu kampanye lagi," kata Deputi Rumah Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto, saat ditemui di Rumah Transisi, Jakarta, Rabu, 20 Agustus 2014.

Menurut Andi, logikanya, jika Jokowi menaikkan harga BBM, tentu sudah ada pertimbangan dan persiapan sebelumnya. "Tentu sudah dipikirkan caranya. Kalau mau menaikkan BBM misalnya di bulan empat (April), di bulan 1-3 (Januari-Maret) sudah disiapkan alokasi khusus untuk kelompok rentan yang membutuhkan," ujar dia. (Baca: Jokowi Setuju Kenaikan Listrik dan Pembatasan BBM)

Kali ini, menurut Andi, sudah saatnya Jokowi mulai memenuhi janji-janji saat kampanye. "Paling kalau ditanya takut enggak populis lagi, Jokowi bakal bilang bukan kampanye lagi," kata Andi.

Sebelumnya, Jokowi menilai kebijakan kenaikan harga BBM harus tegas. Menurut dia, kenaikan harga harus berlaku menyeluruh, tidak hanya di lokasi tertentu. Gubernur DKI Jakarta ini menilai kebijakan saat ini hanya memindahkan masalah, bukan memberi solusi. (Baca: Ujian Pertama Jokowi Ada pada Akhir 2014 )

Menurut Jokowi, keputusan menaikkan harga BBM harus memiliki kalkulasi atau perhitungan, baik di bidang ekonomi, politis, maupun sosial. Beberapa waktu lalu, Jokowi mengaku belum memiliki kalkukasi untuk menaikkan harga BBM. Namun, ia sempat menegaskan, penaikan harga BBM harus melihat nilai efisiensinya.

AISHA SHAIDRA



Terpopuler:

Jokowi: PAN dan Demokrat Mulai Merapat
Prediksi Mantan Hakim MK Soal Gugatan Prabowo
Bisakah PTUN Menangkan Prabowo-Hatta?
Dokumen Kesimpulan Prabowo Tebalnya 5.000 Lembar
Jokowi Ingin Makan Kerupuk, Pengawal Melarang

Berita terkait

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

33 menit lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

4 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

5 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

7 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

8 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

9 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

9 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

9 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

12 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

13 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya