Konsumen melakukan transaksi dengan menggunakan kartu visa di gerai Indomaret, Jakarta Jumat (30/04). Pelanggan dapat melakukan transaksi non tunai dengan menggunakan kartu Visa di 4.110 gerai Indomaret mulai 1 Mei 2010. TEMPO/Dinul Mubarok
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri menyebut empat keuntungan yang bisa didapat dengan transaksi non-tunai. Keempat hal dimaksud adalah efisiensi, keamanan, kenyamanan, dan transparansi. "Pak Gubernur BI kan juga bilang cetak uang itu mahal," kata Chatib saat dijumpai di Bank Indonesia, Kamis, 14 Agustus 2014.
Untuk melakukan pembayaran tunai dengan jumlah besar, kata Chatib, dibutuhkan pengangkutan khusus. Ditambah lagi dengan personel pengamanan yang dibutuhkan. "Kalau non-tunai kan kita tak perlu satpam banyak-banyak," kata dia. (Baca: Dahlan Iskan Larang TransaksiTunai di BUMN)
Chatib mengatakan dari sisi transparansi, jarang sekali ada aktivitas penyuapan menggunakan transaksi non-tunai. "Itu akan selalu jadi perhatian KPK dan PPATK karena semuanya pasti terekam," ujar dia. (Baca: Ahok: TransaksiNon-Tunai Bisa Atasi Korupsi)
Oleh karena itu, Chatib menyebutkan pihaknya akan mendorong masyarakat menggunakan transaksi non-tunai. Salah satu caranya adalah dengan memberi pelayanan lebih baik pada transaksi non-tunai ketimbang tunai. "Misalnya kalau bank di luar negeri memasukkan dana besar dalam bentuk tunai, maka akan mendapat hukuman. Kalau nilainya 100 akan kami potong jadi 98," kata dia. Dengan demikian, diharapkan jika ada transaksi dalam jumlah besar, maka transaksi non-tunai akan lebih dipilih.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung menginstruksikan semua pelaksanaan proyek pemerintah wajib menggunakan transaksi non-tunai. "Secepatnya harus dilaksanakan," ujarnya saat peluncuran program Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) di Mall Mangga Dua, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Agustus 2014.
Menurut Chairul, pelaksanaan transaksi non-tunai bisa menghilangkan terjadinya praktek kecurangan dan manipulasi. Selama ini transkasi yang dilakukan untuk proyek pemerintah banyak dilakukan secara tunai seperti pembayaran gaji, pembayaran pembelian barang dan sebagainya. Dengan adanya peluncuran sistem tersebut, maka semua proyek milik negara wajib menggunakan transaksi tersebut. (Baca:Daerah Belum Siap Transaksi BBM Non-Tunai)
