Menteri Perindustrian, MS. Hidayat. TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.CO, Jakarta - Beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang terlalu besar, menurut Menteri Perindustrian Mohamad Soleman Hidayat, harus segera diakhiri. Presiden yang terpilih nanti mesti mempunyai prioritas untuk mengurangi beban subsidi BBM.
Cara yang paling aman, kata Hidayat, adalah dengan mengurangi subdisi secara bertahap. "Mumpung masih menjadi presiden baru. Sebab, kalau tidak, ke depannya APBN akan berat. Apa pun program yang dibuat, akan menjadi berat dan tak bisa terlaksana," ujar Hidayat. (Baca : Pesan Chairul Tanjung untuk Pemerintah Baru)
Hidayat menuturkan nantinya program pengurangan subsidi BBM oleh pemerintahan baru terpilih harus mempunyai terobosan baru dalam menyalurkan subsidi tersebut. Dalam diskusinya dengan Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie, Hidayat mengusulkan agar model pemberian subsidi itu basisnya bukan pada produk, melainkan warga yang berhak menerima subsidi BBM.
Untuk itu, kata Hidayat, Badan Pusat Statistik (BPS) nantinya yang akan menetapkan kriteria orang yang layak mendapatkan subsidi BBM itu. "BPS harus mampu menyediakan data yang akurat," ujarnya. (Baca: Siapa pun Presidennya, HargaBBM Pasti Naik)
Meski demikian, Hidayat mengaku belum memiliki cara tepat untuk menyalurkan subsidi BBM. "Itu yang harus didetailkan lagi. Tapi, intinya, basis pemberian subsidi harus pada pelaku, bukan pada barang atau produk," tuturnya.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
