Riset Nomura Prediksi Jokowi Ungguli Prabowo  

Reporter

Selasa, 8 Juli 2014 15:57 WIB

Petugas Tim Penjinak Bahan Peledak Polda Metro Jaya, melakukan penjagaan di lokasi diduga bom di samping Pos Kepolisian Subsektor Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta, 7 Juli 2014. Jelang pilpres, teror bom telah terjadi sebanyak 17 kali. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga riset asal Jepang, Nomura, memprediksi pasangan calon presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan mengungguli Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dalam pemilihan presiden, Rabu, 9 Juli 2014. Perkiraan ini diperoleh berdasarkan riset yang digelar terhadap investor global.

Sebanyak 90 persen responden berharap Jokowi akan terpilih sebagai presiden. Perolehan suara Jokowi diprediksi akan unggul 8,5 persen dibandingkan Prabowo.

Perbedaan perolehan suara antara Jokowi dan Prabowo itu, menurut Nomura, kian lebar. Sebelumnya, berdasarkan hasil polling terakhir, perbedaan suara antara kedua calon tersebut hanya 3,5 persen. "Bagaimana pun dalam hasil polling, perbedaan suara kedua pasangan kian lebar," demikian hasil riset Nomura.

Nomura juga menyatakan akibat ketatnya persaingan dua kubu, hasil pemilu tak bisa diprediksi. Hal ini menimbulkan kekecewaan investor. (Baca: Kata Astrolog, Jokowi Jadi Presiden pada 9 Juli)

Persepsi pasar terhadap Prabowo juga negatif. Pemerintahan Prabowo dinilai akan menelurkan kebijakan nasionalisasi yang drastis. Hal ini berbeda dengan Jokowi, meski ia juga menyatakan akan mengutamakan perusahaan lokal.

Kemenangan pasangan Jokowi-JK, juga diperkirakan akan mendorong penguatan kurs rupiah terhadap dolar AS. Sebaliknya, bila Prabowo yang terpilih sebagai presiden, kurs rupiah diperkirakan bakal melemah.

Nomura bukan satu-satunya lembaga riset yang membuat penelitian tentang pemilihan presiden. Sebelumnya, Morgan Stanley melansir survei bertajuk "Strategi dan Ekonomi Indonesia dalam Putaran Pemilu". Rilis yang dikeluarkan pada 26 Juni lalu itu menyebutkan kedua calon presiden memiliki visi-misi yang cenderung sama. Namun, menurut Deyi Tan, peneliti Morgan Stanley, Joko Widodo dinilai lebih reformis. Dengan begitu, Indonesia bisa melakukan reformasi struktural untuk mengatasi pengaruh eksternal. Misalnya, dengan meningkatkan daya saing sektor non-komoditas. (Baca: Analis: Jokowi Realistis Patok Target Ekonomi)

Untuk nilai tukar, Morgan Stanley memprediksi reaksi awal pasar akan positif jika Jokowi yang terpilih. Sebaliknya, kemenangan Prabowo ada kemungkinan menciptakan arus modal keluar yang cukup memperlemah rupiah hingga melampaui 12.300 per dolar Amerika Serikat.

Sebelumnya, hasil survei Deutsche Bank yang dikumandangkan pada 9 Juni lalu menyatakan jika Prabowo menang, 56 persen dari investor yang disurvei akan menjual aset Indonesia. Adapun 13 persen lainnya melakukan transaksi sebaliknya. Situasi itu berkebalikan bila yang terpilih adalah Joko Widodo. Sebanyak 74 persen investor menyatakan akan memborong aset Indonesia, hanya 6 persen yang akan melepas asetnya.

Deutsche Bank juga menyebutkan pemerintahan Indonesia yang baru akan menentukan keputusan investasi di Indonesia. Hal itu disetujui oleh 87 persen dari 70 investor yang disurvei pada Mei-Juni 2014. Bila benar, arus dana masuk ke Indonesia yang rata-rata US$ 11,4 miliar dalam lima tahun terakhir berpotensi keluar jika hasil pemilihan presiden mengecewakan.

CANTIKA BELLIANDARA | DEWI RINA

Berita lainnya:
Bos Lion Air Incar Proyek Kereta Ekspres Bandara
Cedera Neymar Bukan karena Ditabrak Zuniga
Kereta Super Cepat Bandung-Jakarta Segera Dibangun

Berita terkait

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

3 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

4 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

5 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

5 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

10 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

10 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

11 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

11 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

18 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

19 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya