Proyek Infrastruktur Agar Lebih Diperhatikan Meneg BUMN

Reporter

Editor

Rabu, 30 Maret 2005 21:04 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) diharapkan turut berpartisipasi dalam pembiayaan proyek infrastruktur. Karena sumber dana yang ada dari perbankan hanya berupa dari dana jangka pendek, seperti deposito tiga bulan. Sehingga dikhawatirkan akan terjadi missmatch (ketidakcocokan). "Mau tidak mau Menteri Negara BUMN harus turun tangan dalam proyek infrastruktur,"kata Anggota Komisi XI DPR RI, Dradjat Wibowo dalam diskusi bulanan Masyarakat Profesional Madani tentang Pembiayaan Pembangunan Proyek Infrastruktur di Jakarta, Rabu (30/3). Peran serta Meneg BUMN, menurut Dradjat, berupa penyusunan buku petunjuk investasi yang akan diarahkan pada investasi infrastruktur. Karena, sekarang uang Jamsostek yang ada lebih banyak ditanam di bank-bank yang tidak jelas. "Jadi duit-duit yang nganggur di Jamsostek dan Taspen bisa ditaruh untuk pembangunan jalan dari pada nganggur,"kata Dradjat. Dradjat menyatakan, peraturan mengenai kelonggaran Batas Maksimum Pembayaran Kredit (BMPK) yang ada juga dinilai tidak dapat menolong. Karena yang paling banyak diperlukan adalah sumber-sumber jangka panjang yang hanya ada dalam Jamsostek dan Taspen. "Makanya BUMN yang harus turun tangan karena yang menguasai mayoritas kedua saham itu dia,"kata Dradjat.Bahkan, kelonggaran BMPK yang selama ini diterapkan tersebut justru bukan merupakan solusi yang tepat dalam pembiayaan proyek infrastruktur. "Kelonggaran BMPK bukan solusi tapi justru membawa risiko sangat besar," ujar Dradjat.Karena dalam proyek infrastruktur yang ada saat ini sudah menjadi ajang perebutan oleh para penguasa. Sehingga para pemenang tender proyek infrastruktur dikhawatirkan akan mengeruk keuntungan dari proyek tersebut. "Perlu diwaspadai, karena biaya proyek infrastruktur mayoritas tidak dibiayai APBN tapi perbankan," kata Dradjat.Pendapat senada juga dikemukakan Ketua Tim Infrastruktur, Raden Pardede. Menurutnya, untuk mendukung pembangunan proyek infrastruktur harus segera ditetapkan strategi pembiayaan. "Strategi pembiayaan dengan pengitunganjangka panjang sangat tepat diterapkan disini,"katanya.Suryani Ika Sari

Berita terkait

Proyek Bali Maritim Tourism Hub Ditargetkan Rampung September 2024

5 hari lalu

Proyek Bali Maritim Tourism Hub Ditargetkan Rampung September 2024

Proyek strategis nasional di Pelabuhan Benoa, Bali Maritim Tourism Hub atau BMTH ditargetkan rampung September 2024

Baca Selengkapnya

Cara Cek Kelulusan Hingga Jadwal Seleksi Tes online Rekrutmen Bersama BUMN

22 hari lalu

Cara Cek Kelulusan Hingga Jadwal Seleksi Tes online Rekrutmen Bersama BUMN

Ini yang harus diperhatikan dan dipantau saat ikut rekrutmen bersama BUMN.

Baca Selengkapnya

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

23 hari lalu

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

DK PWI telah memutuskan memberikan sanksi dan tindakan organisatoris terhadap Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun dan tiga pengurus PWI lainnya.

Baca Selengkapnya

Klarifikasi Sekjen PWI Pusat atas Rilis Dewan Kehormatan PWI Pusat

39 hari lalu

Klarifikasi Sekjen PWI Pusat atas Rilis Dewan Kehormatan PWI Pusat

Siaran Pers sekaligus hak jawab atas Siaran Pers Dewan Kehormatan PWI, agar dimuat oleh media yang telah menyiarkan.

Baca Selengkapnya

Klarifikasi Sekjen PWI Jawab Dewan Kehormatan soal Penggelapan Hibah Kementerian BUMN

39 hari lalu

Klarifikasi Sekjen PWI Jawab Dewan Kehormatan soal Penggelapan Hibah Kementerian BUMN

Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Sayid Iskandarsyah membantah tudingan DK PWI terkait penggelapan dana Rp 2,9 miliar.

Baca Selengkapnya

Perkumpulan Wartawan Media Online akan Surati Kementerian BUMN soal Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp 2,9 Miliar

40 hari lalu

Perkumpulan Wartawan Media Online akan Surati Kementerian BUMN soal Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp 2,9 Miliar

Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia atau PWMOI akan kirim surat ke Kementerian BUMN ihwal dugaan korupsi dana hibah sebesar Rp 2,9 Miliar.

Baca Selengkapnya

Hibah Kementerian BUMN Diduga Diselewengkan Pengurus PWI

41 hari lalu

Hibah Kementerian BUMN Diduga Diselewengkan Pengurus PWI

Dana hibah buat PWI sejatinya untuk uji kompetensi wartawan.

Baca Selengkapnya

Marak Informasi Bohong soal Rekrutmen Bersama BUMN, Masyarakat Diminta Hanya Akses dari Situs Resmi

48 hari lalu

Marak Informasi Bohong soal Rekrutmen Bersama BUMN, Masyarakat Diminta Hanya Akses dari Situs Resmi

Kementerian BUMN mengimbau kepada peserta Rekrutmen Bersama BUMN 2024 untuk selalu mengakses informasi perihal pendaftaran ini di situs resmi FHCI.

Baca Selengkapnya

Pertamina dan Kementerian BUMN Tebar 1.000 Paket Sembako Murah

56 hari lalu

Pertamina dan Kementerian BUMN Tebar 1.000 Paket Sembako Murah

Pertamina memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Nonaktifkan Dirut Taspen Buntut Kasus Investasi Fiktif, Ini Profil Antonius Kosasih

10 Maret 2024

Erick Thohir Nonaktifkan Dirut Taspen Buntut Kasus Investasi Fiktif, Ini Profil Antonius Kosasih

Menteri BUMN Erick Thohir nonaktifkan Direktur Utama Taspen Antonius Kosasih, buntut dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen tahun anggaran 2019.

Baca Selengkapnya