Darmin Nasution Diangkat Menjadi Ketua Bapepam

Reporter

Editor

Selasa, 29 Maret 2005 17:32 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Keuangan Jusuf Anwar pagi tadi melantik Darmin Nasution sebagai Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan J.B Kristiadi sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan.Kristiadi menggantikan posisi Agus Haryanto yang memperoleh tugas baru sebagai Direktur Eksekutif Bank Pembangunan Asia di Manila. Sedangkan Darmin Nasution menggantikan posisi Herwidayatmo yang menjadi Direktur Eksekutif Bank Dunia di Washington. Darmin saat ini juga menjabat sebagai Pjs. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Depkeu. Dalam sambutan tertulisnya, Menkeu Jusuf Anwar meminta Sekjen baru untuk segera melakukan beberapa tugas penting. Tugas-tugas itu adalah, pertama, finalisasi pemisahan Badan Pengkajian Ekonomi dan Kerja Sama Internasional, serta Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Perbendaharaan. Tugas kedua yaitu reorganisasi yang melibatkan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan dan Bapepam. Tugas ketiga, Sekjen harus mempersiapkan pembentukan sebuah unit kebijakan fiskal, fungsi yang seyogyanya dipisahkan dari fungsi penyusunan dan fungsi pelaksanaan yang selama ini seluruhnya dikerjakan oleh direktorat jenderal teknis. Terhadap pejabat baru Ketua Bapepam, Menkeu meminta Darmin selalu memegang prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan good corporate governance dalam mengawasi segala aktivitas pasar modal. ?Profesionalitas Bapepam dalam menjalankan tugasnya menjadi barometer bagi kepercayaan investor. Minat investor di pasar modal akan sangat dipengaruhi oleh kinerja Bapepam. Tak hanya sebagai watch dog (lembaga pengawas) yang handal, tapi juga mitra bagi para investor,? papar Jusuf. Sementara itu, untuk meningkatkan kinerja sektor keuangan, menurut Jusuf, Depkeu akan membentuk lembaga pengawasan jasa keuangan sebagai penggabungan fungsi pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan bank dan nonbank. Menanggapi tugas barunya itu, Darmin memaparkan bahwa pasar modal adalah bagian perekonomian yang bersifat sensitif dan dinamis. Sehingga tidak diperlukan gebrakan melainkan perbaikan yang kontinyu, terutama dalam hal penegakan hukum. ?Kita harus melihat, pasar itu apa? Yang diperlukan pasar adalah transparansi, fairness, dan penegakan aturan. Barangkali, aturannya sudah cukup baik tapi law enforcement-nya yang harus diperbaiki,? tutur Darmin. Thoso Priharnowo

Berita terkait

Apa Itu Sistem KRIS yang Bakal Menggantikan Kelas BPJS Kesehatan?

1 hari lalu

Apa Itu Sistem KRIS yang Bakal Menggantikan Kelas BPJS Kesehatan?

KRIS merupakan sistem baru dalam mengatur rawat inap yang melayani pengguna BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

3 hari lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu

Baca Selengkapnya

4 Vaksin Wajib Bagi Jamaah Haji 2024, Dua Jamaah dari Provinsi Ini Ada Tambahan Vaksin Polio

8 hari lalu

4 Vaksin Wajib Bagi Jamaah Haji 2024, Dua Jamaah dari Provinsi Ini Ada Tambahan Vaksin Polio

Jamaah Haji 2024 wajib menerima 3 vaksin, namun khusus jamaah dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, ada penambahan vaksin polio.

Baca Selengkapnya

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

11 hari lalu

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

Presiden Jokowi menyoroti urgensi peningkatan jumlah dokter spesialis di Indonesia. Apa pesan untuk pemimpin baru?

Baca Selengkapnya

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

16 hari lalu

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

Tautan phishing itu berisi permintaan verifikasi data kesehatan pada SATUSEHAT.

Baca Selengkapnya

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

19 hari lalu

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Bea Cukai) mendapat kritik dari masyarakat perihal sejumlah kasus viral.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

21 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Bantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker

25 hari lalu

Bantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker

Kementerian Kesehatan membantu warga terdampak Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara dengan penyediaan masker.

Baca Selengkapnya

Alasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara

25 hari lalu

Alasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara

Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes mengirimkan tim khusus ke area banjir Musi Rawas Utara. Salah satu tugasnya untuk antisipasi penyakit pasca banjir.

Baca Selengkapnya

Hipertensi Jadi Penyakit Paling Banyak di Pos Kesehatan Mudik

35 hari lalu

Hipertensi Jadi Penyakit Paling Banyak di Pos Kesehatan Mudik

Kementerian Kesehatan mencatat hipertensi menjadi penyakit yang paling banyak ditemui di Pos Kesehatan Mudik Idulfitri 1445 H/2024 M.

Baca Selengkapnya