TEMPO.CO, Jakarta - CEO Newmont Mining Corp Gary J.Goldberg menyatakan proses renegoisasi kontrak karya dengan pemerintah Indonesia hampir rampung.
"Kita sedang mengerjakan detailnya dengan pemerintah," ujarnya setelah menemui Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat, 13 Juni 2013.
Gary menuturkan dia datang untuk mencari solusi atas persoalan operasional yang kini dihadapi perusahaan. Newmont, kata dia, pasti masih sanggup dan bersedia melanjutkan kerja sama dengan pemerintah Indonesia.
Newmont menghargai kebijakan pemerintah soal kewajiban pembangunan fasilitas pabrik pemurnian atau smelter bagi semua perusahaan tambang mineral yang saat ini beroperasi. "Ada perbedaan pemahaman dan kita mencari persamaannya," katanya.
Setelah pertemuan ini, Gary berharap pemerintah Indonesia bisa memberi kepastian penerbitan izin ekpor mineral pada perusahaannya. Dengan begitu, proses produksi bisa kembali normal dan pekerja dapat kembali bekerja seperti biasa.
Presiden Direktur Utama Newmont Nusa Tenggara (NNT) Martiono Hadianto menambahkan, proses renegoisasi kontrak karya mengenai enam poin, yaitu luas wilayah, royalti, divestasi, jangka waktu, penggunaan komponen dalam negeri, dan pembangunan smelter secara umum sudah disepakati hampir 90 persen.
Namun ia enggan menjelaskan secara detail poin apa saja yang dibahas secara intens antara Newmont dan pemerintah dalam pertemuan tadi. "Belum akan saya ceritakan," ujarnya.
Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo pun menyatakan hal yang serupa. "Semuanya sedang diproses , kita tunggu saja" katanya.
Newmont saat ini sedang menghentikan kegiatan produksinya di Blok Batu Hijau. Mereka beralasan, fasilitas penyimpanan konsentrat yang berada di tambang sudah penuh setelah hampir lima bulan perusahaan berhenti melakukan ekspor. Sebanyak 80 persen karyawan pun dirumahkan dan 3.200 karyawan lainnya ditempatkan dalam status siaga dan dipotong gajinya.
JAYADI SUPRIADIN
Berita terkait
Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili
6 jam lalu
Faisal Basri menyinggung soal opsi mekanisme peradilan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk menjerat Jokowi.
Baca SelengkapnyaWarga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum
1 hari lalu
Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden
Baca SelengkapnyaHarga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif
4 hari lalu
Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.
Baca SelengkapnyaBahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri
4 hari lalu
Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?
Baca SelengkapnyaRektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat
6 hari lalu
Rektor UPN Veteran Yogyakarta Irhas Effendi menyebut ada fenomena cukup menarik dari para peserta UTBK SNBT 2024 di kampusnya.
Baca SelengkapnyaLPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan
9 hari lalu
Tujuan beasiswa LPDP ini untuk mencetak tenaga kerja untuk memenuhi program hilirisasi industri berbasis tambang mineral di Indonesia.
Baca SelengkapnyaHari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir
12 hari lalu
Kelompak masyarakat peduli Pegunungan Kendeng memgangkat isu kerusakan lingkungan pada Hari Bumi dan Hari Kartini/
Baca Selengkapnya10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah
13 hari lalu
Berikut ini deretan perusahaan timah terbesar di dunia berdasarkan jumlah produksinya pada 2023, didominasi oleh pabrik Cina.
Baca SelengkapnyaJATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya
30 hari lalu
Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?
Baca SelengkapnyaKorupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun
31 hari lalu
Kasus dugaan korupsi di PT Timah, yang melibatkan 16 tersangka, diduga merugikan negara sampai Rp271 triliun. Terbesar akibat kerusakan lingkungan.
Baca Selengkapnya