TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Muhammad Yusuf Ashari menolak rencana merger BTN. "Selama ini kinerja BTN bagus sekali dalam melayani sektor perumahan," kata Yusuf usai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (9/3). Yusuf menilai rencana merger tersebut akan membuat industri perumahan makin terpuruk. Pasalnya dalam pemberian kredit perumahan selama ini, BTN memegang peranan sangat penting. Yusuf mengkhawatirkan dengan dilakukan meger tersebut fungsi yang ada dalam BTN khususnya pemberian kredit perumahan akan hilang. "Sebenarnya masalah itu ada pada fungsinya saja. Selama ini BTN-lah yang selalu memberikan kredit perumahan bagi masyarakat kecil. Kalau dimerger apakah mereka mau," jelas Yusuf. Lebih lanjut, kata Yusuf, dengan merger tersebut dipastikan daya beli masyarakat kecil akan perumahan semakin turun. Menurutnya, merger buknlah solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan dalam industri perumahan. Yang harus dilakukan saat ini adalah membentuk sebuah bank perumahan, yang khusus melayani kebutuhan masyarakat kecil akan perumahan. Yusuf menyatakan, seandainya pemerintah tetap melakukan merger terhadap BTN pihaknya meminta agar pemerintah memberikan jaminan kepastian khususnya bagi sektor perumahan. "Kalau tetap dimerger ya harus ada jaminan, fungsinya akan diperbesar," ujar Yusuf. Hal yang sama juga disampaikan oleh komisi V DPR RI. Dengan tegas mereka menyatakan menolak rencana merger. "Komisi V sependapat BTN tidak dimerger. BTN tetap eksis melayani sektor perumahan," kata pimpinan rapat Sumaryoto. Anggota komisi V, Enggartiasto Lukita menyatakan, rencana tersebut sangat tidak masuk akal. "Ini rencana nggak masuk akal, menteri itu (BUMN) memberikan wacana yang tidak jelas," kata Enggar. Komisi juga mendukung adanya sebuah bank yang khusus menangani perumahan. Suryani Ika Sari