TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan tarif listrik yang dikenakan kepada masyarakat harus dikembalikan pada harga keekonomian. Menurut dia, masyarakat sering menuntut agar mendapat harga energi yang murah tanpa menyadari biaya produksi energi mahal. "Masyarakat sering berpikir listrik itu murah dari sananya," ujarnya, Kamis, 17 April 2014. (Baca: Tarif Listrik Industri Naik Bertahap Mulai 1 Mei)
Menurut dia, masyarakat harus diedukasi bahwa energi itu langka dan mahal. Selama ini sebagian besar listrik di Indonesia berasal dari batu bara yang merupakan sumber energi tak terbarukan. Selain itu, penggunaan batu bara tidak ramah lingkungan sehingga memiliki dampak negatif yang harus dihitung sebagai biaya. "Jadi harga listrik harus mahal karena mencerminkan keekonomiannya," kata Bambang. (Baca: TDL Naik, Industri Bersiap Menaikkan Harga)
Namun harga keekonomian listrik ini hanya ditujukan kepada masyarakat golongan mampu. Sedangkan masyarakat kelas bawah bisa mendapat bantuan pemerintah supaya tetap dapat menikmati listrik.
"Tapi polanya diubah. Jangan lagi sebut subsidi, tapi bantuan. Misalnya ada voucher listrik dalam jumlah tertentu untuk masyarakat kurang mampu. Jadi bukan lagi dengan subsidi harga," kata Bambang.
