TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat berharap kepada pemerintahan mendatang untuk mencabut mengurangi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. "Program ekonomi yang mendesak adalah pelepasan subsidi BBM karena itu membebani anggaran pemerintah ke depan," ujarnya, Rabu, 9 April 2014. (baca:BI Dorong Penerapan Subsidi Tetap BBM)
Menurut dia, pemerintahan baru bakal menanggung persoalan anggaran serius, yakni pembengkakan anggaran subsidi bahan bakar sampai Rp 250 triliun. Hidayat menuturkan bahwa keadaan ekonomi Indonesia akan jauh lebih baik jika masalah subsidi BBM dapat terpecahkan. Untuk itu, anggota legislatif bersama pemerintahan mendatang bisa bersepakat untuk mengatasi persoalan subsidi BBM. "Lepas dari kepentingan politik masing-masing karena pemilu sudah selesai, mereka (anggota legislatif) tentu akan bisa mengambil kesepakatan bersama pemerintah." (baca:Pemerintah Tak Kompak Kendalikan BBM Bersubsidi)
Anggota parlemen mendatang diharapkan mengutamakan kepentingan negara meskipun berasal dari partai berbeda. Sebab, setelah duduk di DPR, para wakil rakyat mampu mencari kesepakatan untuk kepentingan nasional. Pengurangan subsidi BBM, kata Hidayat, adalah salah satu kebijakan untuk kepentingan nasional.
