TEMPO Interaktif, Jakarta:Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menganggarkan Rp 158 miliar untuk melakukan pemeringkatan seluruh propinsi Indonesia. Pemeringkatan ini dilakukan untuk memberikan pedoman bagi investor untuk mengukur iklim investasi dan risiko keamanan setiap provinsi. Dengan adanya pedoman ini, calon investor akan memiliki persepsi yang bagus dan tahu bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta, kata Kepala BKPM Theo F. Toemion di Batam, seperti dikutip Financial Review, Kamis (9/1). Menurut Theo, propinsi di Indonesia akan diperingkat berdasarkan empat faktor, yaitu: infrastruktur, keamanan, peraturan dan pelayanan terhadap investor. Diharapkan proses ini sudah dapat mulai dikerjakan bulan Maret mendatang. Sehingga pada September nanti sudah dapat dipublikasikan. Untuk mengerjakan pemeringkatan ini, BKPM akan mengundang PT Superintending Company of Indonesia, PT Pemeringkat Efek Indonesia, dan Danareksa Research Institute untuk melakukan penawaran atas pekerjaan tersebut sebelum Maret. Seperti diketahui, penanaman modal asing tahun 2002 hanya mencapai US$ 9,7 miliar atau turun 35 % dibanding tahun 2001 yang mencapai US$ 15 miliar. Bahkan tahun lalu, beberapa perusahaan berencana menutup pabriknya di Indonesia dan merelokasinya ke negara lain, misalnya raksasa elektronik Sony Corporation dari Jepang. Kemarin, perusahaan tambang Amerika Serikat, PT Weda Bay Nickel, memutuskan menunda investasinya di Indonesia. Penundaan ini terkait dengan silang pendapat mengenai Undang-undang nomer 41 tahun 1999 yang melarang penambangan di kawasan hutan lindung. Menurut Nurdin Sulaiman, juru bicara PT Weda, sebelumnya mereka berencana mengalokasikan dana sebesar US$ 920 juta untuk pembangunan infrastruktur dan US$ 15 juta untuk kelayakan proyek yang berlokasi di Pulau Halmahera, Maluku itu. Dia juga mengatakan, perusahaannya telah mempersiapkan dana US$ 14 juta untuk tahap pertama eksplorasi. Kami akan mengambil keputusan final dalam kuartal pertama tahun ini, katanya. Diperkirakan, lokasi pertambangan itu menyimpan deposit 50 ribu ton nikel dan 50 ribu ton cobalt. Deposit itu akan menjamin operasi perusahaan hingga 30-40 tahun mendatang. Pemerintah daerah memang telah memperpanjang ijin operasi, tapi itu tidak memadai sebagai jaminan kepastian hukum di masa datang, kata Nurdin. Financial Review/Asia Times/ Sapto Pradityo --- TNR