TEMPO.CO , Jakarta - Chief Executive Officer Bitcoin Indonesia, Oscar Darmawan, mengatakan mata uang online bitcoin sangat rawan digunakan untuk pencucian uang. "Kemungkinan pencucian uangnya besar banget," kata Oscar beberapa waktu lalu ketika berkunjung ke kantor Tempo.
Menurutnya, sejak bitcoin diluncurkan pada 2009 hingga saat ini belum ada bank sentral di dunia yang mengatur peredaran mata uang maya tersebut. Bank sentral di Cina, Amerika Serikat, dan negara lainnya melarang peredaran Bitcoin melibatkan bank. Mereka memperbolehkan Bitcoin sebagai media investasi, tapi tidak sebagai standar pengukuran. "Di Indonesia, Bank Indonesia belum mengatur dan belum melarang Bitcoin," katanya. (Baca: BI: Penggunaan Bitcoin Melanggar Undang-undang).
Semua transaksi di bitcoin, kata Oscar, tercatat. Semua orang di internet pun bisa melihat transaksi pengguna bitcoin melalui wallet (dompet) digital bitcoin. Setiap pengguna bitcoin memiliki wallet, dan bisa memiliki lebih dari 100 wallet.
Lalu, di mana potensi pencucian uangnya? Oscar mencontohkan, pada 22 November 2013 tercatat transaksi dari negara yang tidak diketahui sebanyak 199.993 BTC. Sampai saat ini, tidak diketahui siapa orang tersebut. Soalnya, dalam bertransaksi, para pengguna bitcoin belum tentu mencantumkan identitas aslinya. "Biasanya kalau ada yang berniat jahat, wallet-nya nggak mau diekspos di internet," kata Oscar.
Mata uang bitcoin pada dasarnya dapat digunakan untuk berbagai transaksi. Misalnya untuk transaksi legal seperti di wordpress.com, virgin galatic airways, republikhost.com, dan berbagai donasi sosial seperti ke wikileaks. Tapi juga dapat digunakan untuk kepentingan illegal yang porsinya lebih besar di dunia internasional. Tindakan ilegal itu termasuk pencucian uang, gambling, obat-obatan terlarang, dan bahkan protitusi.
