Sebanyak 54,7 Persen Penduduk Terpusat di Jawa  

Jumat, 7 Februari 2014 17:50 WIB

Armida Alisjahbana. Tempo/Charisma Adristy

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Salsiah Alisjahbana mengungkapkan berdasarkan sensus penduduk Indonesia, pemerintah memprediksi terjadi pertumbuhan penduduk 28 persen pada 2035. Adapun hasil sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia 238,5 juta jiwa.

Sebanyak 54,7 persen penduduk Indonesia pada 2035 masih akan terpusat di area Pulau Jawa. Namun sebenarnya pemusatan penduduk di Pulau Jawa pada 2035 itu sudah turun dibandingkan tahun 2010.

"Tahun 2035, penduduk diproyeksi menjadi 305,6 juta jiwa," kata Armida di kantornya, Jumat, 7 Februari 2014. Ia mengatakan pertumbuhan penduduk tersebut meningkat 60,5 juta jiwa dari sensus 2010.

Kepadatan penduduk tertinggi akan terjadi di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan pada 2010, kepadatan penduduk sudah terjadi di Jawa Barat sejak saat itu hingga dua dasawarsa mendatang. "Pada 2035, Jawa Barat akan jadi provinsi terpadat dengan jumlah penduduk 57,1 juta jiwa," katanya.

Berdasarkan data proyeksi Badan Pusat Statistik, pertumbuhan penduduk di Jawa Barat 18,6 persen pada 2035. Ia mengatakan kepadatan penduduk secara berurutan juga terjadi di Provinsi Jawa Timur 41,1 juta jiwa, Jawa Tengah 37,2 juta jiwa, Sumatera Utara 16,07 juta jiwa, Banten 16,03 juta jiwa, dan Jakarta 11,4 juta jiwa. Adapun pertumbuhan penduduk di Jakarta berada di kisaran 3,9 persen hingga 2035.

MAYA NAWANGWULAN

Berita terkait

Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

8 Februari 2023

Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membuka penyebab rendahnya penurunan angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi

Baca Selengkapnya

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

25 Oktober 2022

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

RUU Daerah Kepulauan ini sangat strategis dalam membangun daerah berciri kepulauan dan pesisir.

Baca Selengkapnya

Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

29 April 2022

Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

Pemerintah memikirkan nasib bangunan pemerintah setelah ibu kota negara pindah ke Penajam Paser Utara. Sudah ada gambaran tentang gedung Bappenas.

Baca Selengkapnya

BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

21 Februari 2022

BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

BRIN tengah mencari cara melembagakan bentuk kerja sama dengan LRI seperti yang telah dilakukan dengan sejumlah universitas.

Baca Selengkapnya

Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

21 Februari 2022

Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

Lembaga riset independen melakukan riset hingga dapat menghasilkan produk pengetahuan, lalu mengadvokasi kepada lembaga pemerintahan agar dapat mendorong pada hasil kebijakan yang inklusif.

Baca Selengkapnya

Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

23 Desember 2021

Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

Konsolidasi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyiapkan pendanaan biru sehingga dapat memperoleh blue bond.

Baca Selengkapnya

Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

23 November 2021

Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

Swakelola Tipe III baru berjalan sejak 2018. Masih banyak pihak ormas dan pemerintah yang belum memahaminya. Sosialisasi penggunaan dan manfaat patut digencarkan.

Baca Selengkapnya

Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

16 Juli 2021

Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat

Baca Selengkapnya

Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

15 Juli 2021

Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

Ada tiga isu yang sangat strategis yakni harmonisasi kewenangan dan kordinasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta harmonisasi Rencana Pengelolaan Perikanan setiap WPP.

Baca Selengkapnya

Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

15 Juli 2021

Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat.

Baca Selengkapnya