Dirjen Pajak Mengeluh Pegawainya Kurang Banyak

Selasa, 4 Februari 2014 23:34 WIB

Dirjen Pajak Fuad Rahmany. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengeluhkan kurangnya jumlah pegawai pajak dan kantor pajak di seluruh Indonesia. Akibat kecilnya kapasitas Dirjen Pajak, banyak potensi pendapatan pajak yang tidak bisa digali untuk negara.

"Lihat saja di Pasar Tanah Abang ada 20 ribu pedagang, dan Dirjen Pajak hanya punya tiga orang untuk menarik pajak mereka," kata Dirjen Pajak Fuad Rahmany, Senin 3 Februari 2014 di kantornya.

Menurut Fuad, saat ini 70 persen dari perekonomian Indonesia belum membayar pajak. Dia mengambil contoh sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menguasai 60 persen ekonomi Indonesia, tapi hanya 3 persen yang membayar pajak. "Ada usaha yang pendapatannya 1-2 miliar rupiah sebulan, tapi tidak bayar pajak," katanya prihatin.

Rendahnya tax ratio ini, kata Fuad, disebabkan lemahnya kapasitas Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah pegawai Dirjen Pajak saat ini hanya 32 ribu orang untuk melayani 240 juta penduduk. "Padahal Jerman yang penduduknya 80 jutaan, punya 110 ribu pegawai pajak. Jepang yang penduduknya 100 jutaan, pegawai pajaknya 66 ribu orang," katanya.

Dengan jumlah pegawai yang memadai, kata Fuad, Dirjen Pajak bisa mendatangi wajib pajak, membantu mereka menghitung pajaknya dan mendorong wajib pajak segera membayar kewajiban mereka. "Orang kan tidak bisa diharapkan sukarela bayar pajak. Di semua negara, dibutuhkan pegawai pajak untuk memfasilitasi orang membayar pajak," katanya.

Fuad mengaku sudah meminta tambahan pegawai 11 ribu orang sejak dua tahun lalu. Tapi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara hanya mengalokasikan penambahan 2 ribu pegawai pajak tahun ini. "Padahal Menteri Keuangan sudah setuju menambah 11 ribu," katanya.

Idealnya, kata Fuad, Direktorat Jenderal Pajak menambah 60 ribu pegawai dalam lima tahun ke depan. "Kalau saja rencana itu disetujui, kami siapkan crash program untuk merekrut lulusan terbaik dari berbagai perguruan tinggi terbaik, kami siap mendidik mereka di sini," katanya.

WAHYU DHYATMIKA

Berita Terpopuler:
Meski Jokowi Sidak, Aparatur Belum Kapok Juga
Ruhut: 100 jika Anas Urbaningrum Mau Buka-bukaan
Aset Adik Ratu Atut Biasanya Disebar ke Tiga Nama
Tikus di Masa Depan Akan Sebesar Domba
Tumpukan Lava di Gunung Kelud Picu Letusan Besar
Buku Harian Itu Ubah Nasib Shandra Woworuntu







Berita terkait

Panduan Menghitung Bea Masuk Barang Bawaan dari Luar Negeri, Pelancong Harus Tahu

2 hari lalu

Panduan Menghitung Bea Masuk Barang Bawaan dari Luar Negeri, Pelancong Harus Tahu

Jumlah barang bawaan penumpang tidak dibatasi, hanya saja harus membayar bea masuk jika nilainya melebihi batas keringanan USD500.

Baca Selengkapnya

Bobby Nasution Segel Mal Centre Point Karena Menunggak Pajak Rp 250 Miliar

2 hari lalu

Bobby Nasution Segel Mal Centre Point Karena Menunggak Pajak Rp 250 Miliar

Wali Kota Medan Bobby Nasution menyegel Mal Centre Point karena menunggak pajak Rp 250 Miliar sejak 2011 lalu.

Baca Selengkapnya

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

4 hari lalu

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

TKN Prabowo-Gibran tengah kaji kenaikan PPN menjadi 12 persen, apakah memberi manfaat atau kerugian netto terhadap perekonomian?

Baca Selengkapnya

Pemko Pematangsiantar Imbau Masyarakat Segera Bayar PBB-P2

5 hari lalu

Pemko Pematangsiantar Imbau Masyarakat Segera Bayar PBB-P2

Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menetapkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2024, jatuh tempo pada 31 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Airlangga: Target Kami Pendapatan Pajak Naik

7 hari lalu

Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Airlangga: Target Kami Pendapatan Pajak Naik

Pemerintah akan menaikkan PPN 12 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto singgung kenaikan pendapatan pajak.

Baca Selengkapnya

10 Negara dengan PPh Pribadi Tertinggi, Ada yang Mencapai 55 Persen

8 hari lalu

10 Negara dengan PPh Pribadi Tertinggi, Ada yang Mencapai 55 Persen

Berikut ini deretan negara dengan tarif pajak penghasilan pribadi tertinggi hingga 50 persen, didominasi oleh negara-negara di Benua Eropa.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Tanggapan Jokowi Atas Fenomena Pabrik Tutup, Cerita Pengguna Starlink hingga Viral Pajak Rp9 Juta

10 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Tanggapan Jokowi Atas Fenomena Pabrik Tutup, Cerita Pengguna Starlink hingga Viral Pajak Rp9 Juta

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaklumi usaha selalu ada kondisi naik turun.

Baca Selengkapnya

Awal Mula Penemuan Taptilo untuk SLB yang Sempat Ditahan dan Dipajaki Bea Cukai, Alat Apakah Itu?

11 hari lalu

Awal Mula Penemuan Taptilo untuk SLB yang Sempat Ditahan dan Dipajaki Bea Cukai, Alat Apakah Itu?

Alat pembelajaran taptilo untuk salah satu SLB sempat ditahan dan dipajaki Bea Cukai. Apakah itu Taptilo yang penting bagi belajar tunanetra?

Baca Selengkapnya

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara: Kita Harus Waspada, Pendapatan Negara Turun

12 hari lalu

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara: Kita Harus Waspada, Pendapatan Negara Turun

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa Indonesia harus waspada, karena pendapatan negara pada triwulan I 2024 turun.

Baca Selengkapnya

10 Negara Bebas Pajak Penghasilan Pribadi, Tertarik Pindah?

12 hari lalu

10 Negara Bebas Pajak Penghasilan Pribadi, Tertarik Pindah?

Berikut deretan negara yang tidak memungut pajak penghasilan (PPh) pribadi, didominasi oleh negara yang kaya cadangan migas.

Baca Selengkapnya