Ketua Umum KADIN Indonesia, Suryo Bambang Sulisto. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia punya tuntutan untuk calon presiden baru yang akan dipilih melalui Pemilu 2014.
Menurut Ketua Lembaga Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kadin Indonesia Didik J. Rachbini, pemimpin yang baru harus bisa membawa perubahan. "Menjadi lebih baik," kata dia dalam konferensi pers di Menara Kadin Jakarta, Senin, 27 Januari 2014.
Didik memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2014 berada pada kisaran 5,2-5,8 persen. Agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik, Kadin memiliki tujuh tuntutan pada presiden baru agar perekonomian melaju lebih kencang.
1. Menghapuskan subsidi bahan bakar minyak (BBM) Menurut Kadin, subsidi BBM telah menggerogoti Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Negara (APBN). Akibatnya, alokasi dana yang seharusnya bisa dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur ikut terkuras.
2. Membangun infrastruktur Kadin ingin pemerintah menaruh perhatian terhadap pembangunan infrastruktur vital, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara, untuk memperlancar kegiatan ekonomi.
3. Memperbaiki infrastruktur kereta api Secara khusus, Kadin minta pemerintah membangun transportasi massal berbasis kereta api. Sebab, kereta api dinilai efektif memperlancar arus perjalanan barang dan manusia.
4. Memajukan industri kelautan dan perikanan Potensi kelautan dan perikanan di Indonesia sangat besar, tapi Kadin menilai potensinya belum dimanfaatkan secara maksimal.
5. Menggalakkan hilirisasi industri Tak hanya dalam bisnis mineral dan batu bara, Kadin memandang hilirisasi industri sangat penting untuk memenangi persaingan pasar bebas ASEAN 2015 dalam semua sektor.
6. Memperkuat industri jasa Kadin menilai selama ini pemerintah kurang memperhatikan industri jasa. Karena itu, Kadin meminta pemerintah meningkatkan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja bidang jasa.
7. Mengutamakan ketahanan pangan Kadin menuntut pemerintah serius membangun pertanian untuk ketahanan pangan. Kadin menilai, sebagai negara agraris, seharusnya Indonesia bisa menghindari impor bahan pangan.
