TEMPO Interaktif, Medan:Kebijakan ekonomi dan keuangan yang selama ini dijalankan pemerintah, menurut Ketua MPR Amien Rais, tidak memiliki fokus yang jelas. Salah satu indikasinya adalah banyaknya kebijakan pemerintah yang menguntungkan kaum konglomerat. Kesalahan yang sama, menurut Amien, yang juga telah dilakukan pemerintah masa lalu. Pemerintah, kata dia, seharusnya berpihak pada rakyat. “Pemerintah belum berani banting stir,” ujarnya, seusai membuka seminar sehari Evaluasi 2001, Prospek 2002 di Bidang Ekonomi, Politik, dan Perbankan yang diadakan Ikatan Alumni Universitas Muhammadiyah (IKALUM) Jakarta bekerja sama dengan Lembaga Pemberdayaan Sosial dan Demokrasi (LPSD), di Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (9/1). Bekas Ketua PP Muhammadiyah ini juga mengkritik pola pikir pemerintah yang selama ini memprioritaskan pada pemenuhan APBN. “Bahwa kemudian APBN terpenuhi, kemudian menaikkan BBM, harga, tarif listrik, dan pulsa telepon. Itu bukan ngurus rakyat tapi ngurus pemerintah sendiri,” sindirnya. Padahal sudah menjadi tugas pemerintah untuk mensejahterakan dan mengurus rakyatnya. “Bukan cuma ngurusin APBN yang untuk kepentingan eksklusif pemerintah sendiri,” ujarnya. Untuk itu, ia berharap pada pemerintahan pimpinan presiden Megawati Sukarnoputri, pada 2002 dapat bergerak lebih mantap lagi, tidak maju mundur. “Lihatlah kenaikan BBM yang tidak jelas naik atau tidaknya itu,” katanya. Masih banyak contoh ilustrasi lain yang menunjukkan masih samarnya kebijakan pemerintah. Seperti hubungan Indonesia dengan IMF. “Ini yang harus diakhiri,” imbuhnya. Sebab, jika ketidakpastian itu terus dipraktikkan oleh pemerintah, maka akan menimbulkan kebingungan di kalangan rakyatnya sendiri. (Ika Wirastuti)