TEMPO Interaktif, Jakarta: PT Permodalan Nasional Madani (PNM) pada awal tahun depan akan mengeluarkan dana hingga Rp 1 triliun. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Direktur Utama Permodal Nasional BS Kusmuljono menjelaskan, dana ini akan diambilkan dari surat utang pemerintah (SUP) yang saat ini masih di Bank Indonesia. Kami siap menggulirkan dana Rp 1 triliun untuk Januari 2005. Selama ini disetujui oleh Menteri Keuangan, kata Kusmuljono di Jakarta, Senin (20/12).Dia mengatakan saat ini sudah Permodalan Nasional sudah mempunyai calon-calon pengguna dana tersebut dan jumlahnya lebih dari cukup. Adapun idealnya dana tadi akan diberikan paling tidak untuk seribu LKM. Oleh karena itu pihaknya berharap Departemen Keuangan mau segera memberikan persetujuan agar bisa mengunakan dana dari SUP tersebut. Jadi sekarang bolanya berada di Pak Mulya Nasution, Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan, ujarnya.Permodalan Nasional sendiri berharap Depkeu sudah mengeluarkan persetujuan sebelum akhir tahun ini. Dengan demikian pada Januari tahun depan pihaknya sudah menyalurkannya ke LKM seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Baitul Mal wa Tanwil (BMT), ataupun Koperasi Simpan Pinjam (KSP).Seandainya dana sebesar Rp 1 triliun tersebut tidak disetujui paling tidak pemerintah bisa memberikan setengahnya atau Rp 500 miliar. Karena calon yang sudah siap betul kira-kira ada 500 LKM, kata Kusmuljono. Ini dengan perhitungan, satu LKM mendapat dana kredit sebesar Rp 1 miliar. Saat ini, Permodalan Nasional telah mempunyai 1027 LKM. Dari kesemua lembaga keuangan tadi, kata Kusmuljono, nilai kredit seret (non-performing loan/NPL) kecil yaitu di bawah 3 persen. Inipun, katanya, hanya dialami oleh bank yang telah ditutup pemerintah. Itu datang dari bank yang ditutup oleh Bank Indonesia khususnya Uni Bank, katanya.Dari penutupan sekitar dua tahun lalu, ini menimbulkan NPL sebesar 2,6 persen. Tapi untuk UKM, kredit seretnya 0 persen, kata Kusmuljana.Persetujuan ini, kata Kusmuljono, selain akan mengembangkan lembaga keuangan mikro tersebut juga berguna mengurangi beban pemerintah. Sebab dengan dibiarkannya bank tersebut di Bank Indonesia, pemerintah masih menanggung beban kewajiban. Karena sayang kalau tidak dipakai akan membebani pemerintah. Kalau tetap di rekening BI itu harus bayar bunga, jelasnya.Kusmuljono mengatakan permintaan persetujuanya sendiri sudah diserahkan dalam minggu ini. Oleh karenanya diharapkan dalam waktu dekat telah disetujui. (muchamad nafi)