TEMPO.CO, Melbourne - Wakil Presiden Boediono memberikan tiga jaminan kepada para pengusaha Australia yang berniat berinvestasi di Indonesia. "Stabilitas politik, stabilitas dalam kebijakan ekonomi makro, dan upaya reformasi birokrasi," katanya dalam "Forum Bisnis Australia-Indonesia" yang berlangsung di Melbourne, Jumat, 15 November 2013.

Dalam bidang politik, transisi kekuasaan dari rezim otoritarian ke demokrasi berlangsung mulus. "Tantangan bagi Indonesia saat ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas demokrasi," kata Boediono.

Jaminan kedua adalah kebijakan makro ekonomi yang terus membaik. "Pemerintah berusaha menjalankan prinsip kehati-hatian dalam kebijakan makro ekonomi," kata Boediono. Salah satunya dalam menangani defisit transaksi berjalan.

Wakil Presiden juga menyatakan bahwa reformasi birokrasi akan terus dilanjutkan dengan lebih sistematis. Pemerintah Australia adalah salah satu negara yang memberikan bantuan (grant) untuk reformasi birokrasi sebesar AUS$ 50 juta. Pemerintah juga terus berusaha memperbaiki infrastruktur agar biaya logistik yang tinggi bisa dikurangi. Boediono mengatakan, dalam hal sumber daya manusia, Indonesia termasuk yang terbaik dalam efisiensi. "Tapi, inefisiensi di logistik masih cukup tinggi," kata Boediono.

Menurut Wakil Presiden, kedua negara memiliki modal yang sama, yakni sama-sama negara demokrasi. "Dengan modal itu, kita bisa bekerja sama untuk berbagi kesejahteraan melalui hubungan baik yang solid dan berjangka panjang," katanya. Dia juga menekankan perlunya komunikasi untuk meningkatkan saling pengertian di antara penduduk kedua negara.

Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Mahendra Siregar, menyatakan ada tiga area di mana kedua negara bisa meningkatkan kerja samanya. Tiga area itu adalah infrastruktur, peternakan sapi, dan energi terbarukan. "Di bidang peternakan, kita bisa saling mengisi. Australia sangat bagus dalam pembibitan, Indonesia sangat menguasai penggemukan."

MTQ