Suasana kawasan bisnis ibukota dilihat dari kawasan Senayan, Jakarta, Senin (15/10). ANTARA/Andika Wahyu
TEMPO.CO, Jakarta - Perekonomian Indonesia pada tahun depan diprediksi belum akan cemerlang. Pemerintah menghitung pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan stabil pada kisaran 5,5-6 persen. "Pada 2014 saya melihat masih merupakan periode stabilisasi. Kalau mau tinggi atau di atas 6 persen harus menunggu pemerintahan berikutnya," kata Menteri Keuangan Chatib Basri dalam Economy Outlook 2014 yang digelar Tempo Impresaria pada Kamis, 7 November 2013.
Chatib mengatakan, lambatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun depan terutama dipengaruhi oleh faktor eksternal yang masih dibayang-bayangi ketidakpastian penarikan stimulus dari Amerika Serikat. "Jika penarikan stimulus dilakukan, mau tidak mau Indonesia akan balik ke kondisi normal. Akan melakukan berbagai pengetatan," ujarnya.
Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini menjelaskan, sebenarnya kondisi yang stabil pada tahun depan itu merupakan situasi yang normal. Sebab, selama ini tidak banyak yang menyadari bahwa kondisi yang dianggap baik-baik saja rupanya hanya akibat adanya kebijakan quantitative easing dari Amerika Serikat.
"Banyak yang tidak menyadari bahwa Indonesia sebenarnya dalam empat tahun terakhir berada dalam keadaan tidak normal. Quantitative easing itu seharusnya bersifat temporer," ujarnya.
Untuk itu, menurut dia, ke depan pemerintah harus segera melakukan reformasi struktural, seperti meningkatkan ekspor dan menekan impor. Sejumlah kebijakan yang akan dilakukan pemerintah di antaranya menetapkan sejumlah kebijakan fiskal dan insentif di sektor keuangan. "Mudah-mudahan revisi daftar negatif investasi bisa segera keluar," ujarnya.
Di lokasi yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofjan Wanandi, mengatakan masalah yang tak pernah diperbaiki oleh pemerintah Indonesia untuk mendongkrak perekonomian adalah struktur ekonomi di bidang manufaktur. "Indonesia terbiasa semua-muanya impor, di bidang pertanian, energi, sama saja," ujarnya.
Selain itu, masalah birokrasi dan regulasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. "Pemerintah itu punya kebijakan apa saja, tapi selalu susah dalam pelaksanaan. Tidak bisa cepat karena begitu kompleksnya regulasi di dalam pemerintah sendiri untuk mencapai terobosan-terobosan," ujarnya.
