Jokowi Gandeng BI Cari Kartel Penyebab Inflasi

Reporter

Editor

Yosep suprayogi koran

Jumat, 13 September 2013 13:28 WIB

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memberikan secara simbolis kunci kios kepada pedagang saat meresmikan Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta (2/9). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi di Ibu Kota. Alasannya, DKI menjadi salah satu penentu inflasi nasional.

Pengawasan inflasi di Jakarta itu akan difokuskan di pusat-pusat perdagangan bahan pokok, seperti Cipinang dan Kramat Jati. "Di sana, kan, berhubungan dengan patokan harga, manajemen, distribusi, dan komunikasi bahan-bahan pokok," ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo seusai penandatanganan kerja sama pengendalian inflasi di Bank Indonesia, Jakarta Pusat, pada Jumat, 13 September 2013.

Jokowi mencurigai tingginya harga-harga kebutuhan pokok di Jakarta disebabkan oleh adanya permainan di antara pebisnis. "Kami ingin melihat siapa pemainnya, siapa kartelnya, atau kalau ada mafianya," kata dia.

Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi DKI perlu bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk mendapatkan informasi mengenai penyebab inflasi. "Pak Agus (Bank Indonesia) yang akan memberikan informasi, kami yang main di lapangan. Kalau sudah bagian pasar dan kumuh-kumuh itu bagian saya," ujar Jokowi disambut gelak tawa Agus Martowardojo.

Gubernur BI tersebut mengatakan mereka akan membantu mengendalikan inflasi di Jakarta karena berpengaruh besar terhadap inflasi nasional. "Jakarta berperan 22,5 persen di inflasi nasional. Jadi, kalau inflasi Jakarta terkendali, di tingkat nasional juga terkendali," katanya.

Penandatanganan kerja sama dengan Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi itu dihadiri pula oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian Hasan Basri dan Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis. Ada empat langkah yang menjadi fokus program stabilisasi itu. Pertama, mengembangkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS). Kedua, memperkuat kerja sama perdagangan antardaerah. Ketiga, membenahi infrastruktur yang mendukung perdagangan dan logistik. Dan keempat, mendukung pengembangan UMKM.

ANGGRITA DESYANI

Berita Terkait
Kembangkan UKM, Agus Marto Gandeng Jokowi
BI Siapkan Food Court-ATM di Blok G Tanah Abang
Jokowi Tanggapi Santai Kritik Amien Rais

Advertising