Temuan tersebut dilaporkan oleh PPATK kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Senin 2 September 2013. “Hanya ada satu kali (transaksi mencurigakan), yang oleh PPATK dianggap masih dalam profile,” ujar Wakil Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat Harry Azhar Azis, setelah memimpin rapat dengar pendapat tertutup dengan PPATK.
Calon Deputi Gubernur Senior BI itu disebut bertransaksi senilai sekitar Rp 300 juta pada Oktober tahun lalu. "Apakah dia membeli sesuatu di perusahaan sekuritas atau apa?" kata Harry, menirukan ucapan Wakil Ketua PPATK Agus Santoso sebelumnya.
Harry memberi contoh transaksi keuangan yang dianggap di luar profile. Bila seorang kyai menerima dana Rp 50 juta sebanyak satu kali, menurut PPATK, hal tersebut masih wajar. “Tapi kalau dalam setahun dia menerima Rp 50 juta sebanyak 10 kali dari pemberi yang sama, nah, itu baru dianggap di luar profile," tutur dia.
Komisi Keuangan meminta PPATK menyampaikan rumusan resmi transaksi keuangan yang dimaksudkan. Rencananya, rumusan tersebut disampaikan hari ini di hadapan Komisi dan akan dijadikan bahan pengambilan keputusan, Rabu malam mendatang. Jeda sehari diambil untuk memberi waktu bagi setiap fraksi untuk mengambil keputusan.
Anggota Komisi Keuangan DPR, Arief Budimanta, menyatakan catatan transaksi Direktur Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Mirza Adityaswara perlu diverifikasi. "Ada transaksi yang tidak dilaporkan (dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara/LHKPN)," kata dia.
Adapun Mirza menegaskan tak ada yang ia sembunyikan dari publik. Dia mengaku baru memasukkan LHKPN kemarin sebagai calon Deputi Gubernur Senior BI. “Silakan lihat. Semua transparan. Di dalam daftar harta disebutkan bahwa saya memang punya surat berharga," tuturnya.
