Batas Atas Maskapai Dinilai Belum Perlu Direvisi  

Senin, 2 September 2013 13:12 WIB

Emirsyah Satar. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta- Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat menilai tarif batas atas penerbangan masih memadai hingga saat ini. Karena itu, ketentuan tarif batas atas maskapai menyusul kenaikan BI rate dan melemahnya rupiah dinilai belum perlu diubah. "Saya rasa masih belum harus direvisi," kata Ketua Komisi Perhubungan DPR, Laurens Bahang Dama, saat dihubungi Senin, 2 September 2013.

Meski demikian, kata dia, Komisi V berencana menggelar rapat dengan Kementerian Perhubungan mengenai hal tersebut. Laurens menjelaskan, kondisi BI rate dan rupiah saat ini masih bersifat sementara. "Kami akan tanyakan dulu kepada Kementerian Perhubungan, bagaimana kebutuhannya," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesia National Air Carriers Asociation (INACA), Emirsyah Satar menyatakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat ini berimbas pada industri penerbangan. "Kami sedang rapatkan di INACA," ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa pekan lalu.

Dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di atas Rp 10 ribu saat ini, kata Emirsyah, maskapai mulai berpikir untuk menaikkan harga tiket. Emirsyah yang juga menjabat Direktur Utama Garuda Indonesia menuturkan, jika diperlukan, asosiasi akan meminta kenaikan tarif batas atas kepada Kementerian Perhubungan.

"Mungkin kami akan sampaikan kalau sejumlah anggota sepakat," ujarnya. Ia mengungkapkan, nilai tukar dolar AS berpengaruh terhadap biaya sewa pesawat serta pembelian avtur.

Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri memperkirakan pelemahan nilai tukar rupiah masih akan berlanjut hingga awal 2014 mendatang. Meski begitu, kata dia mengatakan pemerintah akan berupaya menjaga agar nilai agar tetap sesuai dengan asumsinya.

"Pemerintah masih memiliki optimisme terhadap perkiraan pergerakan rata-rata nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat pada kisaran Rp 9.750 per dolar AS," kata Chatib.

MARIA YUNIAR

Topik Terhangat


Polwan Jelita | Lurah Lenteng | Rupiah Loyo | Konvensi Demokrat | Suap SKK Migas

Berita Terkait
Anton dan Mirza Calon Deputi Gubernur Senior

Neraca Pembayaran Indonesia Defisit US$ 2,5 miliar

Hendar Resmi Jadi Deputi Gubernur BI

Berita terkait

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

9 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

10 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

10 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

14 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

17 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

18 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

22 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya