TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat, Harry Azhar Azis, meminta pemerintah mengajak bicara pelaku bisnis sebelum merumuskan paket kebijakan untuk stabilisasi rupiah. Menurut politikus Golkar ini, koordinasi macam itu sangat diperlukan karena ekspektasi yang terjadi di pelaku bisnis selama ini menyuburkan aksi spekulasi.
"Untuk merumuskan paket itu, semua harus komplit, baik dari regulator dalam hal ini segi moneternya seperti Forum Stabilitas Sistem Keuangan, juga sektor riil dan pelaku bisnisnya langsung," kata Harry saat dihubungi Tempo, Kamis, 22 Agustus 2013.
Harry mengatakan, paket kebijakan yang akan dirumuskan pemerintah dan diumumkan pada Jumat besok akan sia-sia tanpa adanya kesepahaman dengan pelaku bisnis. "Bisa saja regulasi tidak cocok dengan ekspektasi pelaku bisnis. Mereka tetap harus diajak, bisa melalui asosiasi seperti Kadin atau Apindo," katanya.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikan pemerintah akan merumuskan paket kebijakan stabilisasi rupiah dan saham yang anjlok signifikan dalam beberapa hari terakhir. Paket kebijakan stabilisasi itu akan diumumkan pada Jumat 23 Agustus 2013.
Menteri Perencaanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana mengatakan setidaknya ada empat paket kebijakan yang akan diambil yaitu mempercepat implementasi proyek-proyek investasi yang sudah siap, menstabilkan harga pangan untuk menekan inflasi, keringanan pajak (tax allowance) dan pembebasan pajak dalam jangka waktu tertentu (tax holiday), serta kebijakan untuk memastikan tidak adanya pemutusan hubungan kerja.
Harry menilai kebijakan seperti pemberian tax allowance dan tax holiday merupakan resep jangka menengah. Sementara kondisi saat ini, kata dia, juga membutuhkan kebijakan jangka pendek yang bisa mengatasi gejolak pasar. "Jangka pendeknya memang harus disamakan presepsi antara moneter dan pelaku usaha," katanya.
