Seorang warga miskin menunjukkan Rp 300 ribu seusai mengantri untuk mendapatkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat(BLSM) di Kantor Pos Besar Semarang, Sabtu (22/6). Kantor Pos Semarang mendistribusikan BLSM kepada 1.091 warga di tujuh kelurahan di Kecamatan Semarang Tengah.(Tempo/ Budi Purwanto)
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin mengatakan basis data yang digunakan untuk memberi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) berasal dari hasil survei tahun 2011.
"Dari hasil sensus seluruh rumah tangga di Indonesia, dibuat pemasukan dan pengeluaran setiap rumah tangga, kemudian data tersebut diurutkan dan diambil 40 persen rumah tangga terbawah sebagai sumber data pemberian bantuan sosial," ujar Suryamin ketika dihubungi Tempo, Selasa, 2 Juli 2013.
Ia mengatakan, dari 40 persen tersebut diverifikasi lagi oleh petugas BPS. Petugas melihat langsung apakah rumah tangga tersebut benar miskin atau tidak.
Hasilnya, tercatat penduduk yang benar-benar miskin 28,07 juta orang atau sekitar tujuh juta rumah tangga. TNP2K (Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan) dan kementerian terkait kemudian memutuskan penerima BLSM sekitar 15,5 juta rumah tangga atau sekitar 62 juta penduduk.
Jumlah 62 juta penduduk tersebut termasuk penduduk yang hampir miskin atau rentan miskin. "Rentan miskin maksudnya, jika ada yang BBM naik langsung berpengaruh ke pengeluaran mereka," katanya.
Lebih lanjut Suryamin mengatakan, jika dibandingkan dengan data Bantuan Tunai Langsung tahun 2008, data BLSM ini bisa dikatakan lebih akurat. "Yang protes (tidak menerima BLSM) sebenarnya di bawah satu persen dari total alokasi," katanya.
BPS: Impor Beras pada Maret 2024 Melonjak 29 Persen
12 hari lalu
BPS: Impor Beras pada Maret 2024 Melonjak 29 Persen
Badan Pusat Statistik atau BPS mengungkapkan terjadi lonjakan impor serealia pada Maret 2024. BPS mencatat impor beras naik 2,29 persen. Sedangkan impor gandum naik 24,54 persen.
