TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah pusat tidak akan menjamin surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Demikian bunyi pasal 59 amendemen Undang-Undang Nomor 12/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang baru disetujui oleh DPR dalam sidang paripurna, Rabu (29/9).Dengan disetujuinya amendemen undang-undang itu, pemerintah daerah telah diberi hak menerbitkan obligasi. Dalam pasal 57 dijelaskan, obligasi itu hanya dalam bentuk mata uang rupiah yang dijual di pasar domestik. Nilai obligasi saat jatuh tempo diharuskan sama dengan nilai nominal saat diterbitkan. Hasil penjualan obligasi itu hanya digunakan untuk membiayai investasi sektor publik dan menghasilkan penerimaan.Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti kini sudah ada dua lembaga pemeringkat di Indonesia yang akan menilai keuangan setiap daerah. "Jadi, bagi daerah yang akan menerbitkan obligasi itu harus mendapat peringkat dulu dari lembaga itu," katanya.Dari peringkat itu, kata Dorodjatun, akan diketahui berapa imbal untung (yield) yang akan diperoleh para pembeli jika membeli obligasi yang diterbitkan pemerintah daerah. Peringkat itu juga yang bisa memperkirakan seberapa besar minat pasar tertarik membeli obligasi itu.Menurut Dorodjatun, tingkat risiko obligasi daerah jauh lebih besar. Karena itu, katanya, di Amerika Serikat obligasi daerah disebut juga junk bond. "Karena ditawarkan dengan bunga yang sangat tinggi, melebihi standar yang ada," katanya. Makin berisiko sejumlah obligasi diterbitkan, makin tinggi bunga yang ditawarkan oleh pemerintah daerah.Karena itu, kata Dorodjatun, untuk menghindari hal tersebut, penerbitan obligasi daerah hanya bisa dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan dan DPRD setempat. Izin itu akan mencakup jumlah dan waktu penerbitan. Menurutnya, jumlah yang akan diterbitkan itu mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bagja Hidayat - Tempo