TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Keuangan dan Perbankan DPR memutuskan agar penjualan 30 persen saham pemerintah di Bank Negara Indonesia diserahkan ke pemerintah dan DPR baru. "Tidak cantik memutuskan sesuatu di akhir masa jabatan," kata Ketua Komisi Emir Moeis dalam rapat kerja dengan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi dan Wakil Direktur Utama BNI Arwin Rasyid.Laksamana menyetujui keputusan DPR itu. "Agar kami tidak dituding macam-macam lagi" katanya, "(sekarang) Saya sudah dituduh kabur, nanti dituduh kemaruk (rakus)."Wakil Ketua Komisi Paskah Suzetta menambahkan, walaupun penjualan saham BNI ditunda, tidak akan mengganggu pembiayaan defisit APBN 2004. Dia merujuk pada pernyataan Pejabat Sementara Kepala Badan Analisa Keuangan Anggito Abimanyu yang mengatakan masih ada sumber lain untuk menutup defisit jika penjualan saham BNI tidak dilakukan tahun ini.Berkaitran dengan biaya divestasi, Arwin mengungkapkan bahwa untuk membayar penasihat hukumnya saja, pemerintah mesti mengeluarkan Rp 600 juta. Sedangkan untuk penasihat keuangan yang sudah ditunjuk, yaitu JP Morgan dan Bahana Securities, akan disisihkan 2-3 persen dari penjualan. "Ini harga yang umum dipakai."Dia juga menjelaskan, dengan ditundanya persetujuan divestasi ini, pemerintah dan BNI juga menunda road show ke negara-negara Eropa untuk menawarkan rencana penjualan ini. "Road show akan ada kalau persetujuannya juga ada," katanya.Bagja - Tempo