Kepala (BKPM) M Chatib Basri, memberikan keterangan usai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta (20/5). TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan yang baru saja dilantik, Chatib Basri memiliki tiga program prioritas utama dalam tahap menengah. "Ke depan ada tiga pesan Bapak Presiden yang harus saya lakukan," katanya, seusai dilantik di Istana Negara, Selasa, 21 Mei 2013.
Pertama, kata Chatib, tugasnya adalah menjaga kedisiplinan fiskal apalagi dalam situasi ekonomi global yang sedang tidak pasti. "Fiskal yang hati-hati tetap dibutuhkan," katanya. Prioritas kedua, kata dia, adalah mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah kehati-hatian fiskal. Investasi harus tetap jalan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Investasi yang jalan itu berarti harus ada skema atau insentif fiskal yang bisa mendorong investasi di Indonesia," katanya. Menurut dia, insentif investasi bukan berarti bahwa pemerintah harus memberikan insentif baru namun bisa saja program insentif yang ada sekarang sudah cukup tapi skema yang ditawarkan tidak sesuai bagi investor. "Ini terbukti dari fasilitas tax holiday kenapa hanya dua perusahaan yang menerima, mungkin saja skemanya tidak tepat. Makanya kita harus duduk bersama membahas ini," katanya.
Ketiga, Chatib mengatakan akan fokus pada kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama pembangunan ekonomi, kata Chatib, adalah kesejahteraan masyarakat. Untuk membangun kesejahteraan masyarakat dibutuhkan penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor strategis. "Oleh karena itu penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor investasi yang berhubungan dengan penciptaan lapangan kerja perlu disusun," katanya.
Selain itu, Chatib mengatakan langkah yang harus ia lakukan adalah terkait APBN-P. Mulai besok dia akan langsung berhadapan dengan DPR untuk membahas APBN-P yang berkaitan dengan subsidi BBM. Ia mengatakan pemerintah harus mencari struktur subsidi yang tepat bagi rakyat khususnya bagi rakyat miskin. Subsidi yang selama ini diberikan pemerintah, kata Chatib, hanya menguntungkan kelas menengah ke atas.
"Kita harus ubah ini menjadi subsidi yang diberikan kepada yang miskin dan membutuhkan. Dengan begitu maka subsidinya menjadi lebih tepat dan kehati-hatian fiskal menjadi terjaga. Nah ini langkah immediate yang harus dilakukan," katanya.
