Sebuah mobil keluar dari stasiun pengisian bahan bakar umum yang kehabisan stock BBM di kawasan Legok, Tangerang, Banten, (26/4). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Armida Alisjahbana, masih memiliki banyak pekerjaan rumah setelah program kenaikan harga BBM subsidi dijalankan pemerintah. Pekerjaan pertama adalah mencari solusi energi atau menekan konsumsi BBM pada masyarakat yang dinilai terlalu tinggi.
"Pemberian kompensasi hanya dampak dari kenaikan BBM subsidi, kita tetap harus ada solusi bagaimana mengatasi masalah energi," kata Armida di kantornya, Rabu, 08 Mei 2013. Satu dari solusi itu adalah menjalankan program konversi energi. Masyarakat harus dibiasakan menggunakan bahan bakar murah dan ramah lingkungan. (Baca: Harga BBM versi Jusuf Kalla)
Armida mencontohkan kebijakan pemerintah India, yang rata-rata kendaraannya sudah menggunakan gas sebagai bahan bakar. Termasuk kendaraan umum seperti Bajaj yang menggunakan Compress Natural Gas (CNG).
Program India sukses lantaran telah ada harga pasar BBM. Masyarakat India akan memilih menggunakan bahan bakar murah seperti CNG. Tak hanya melepas harga BBM, Pemerintah India mulai membangun infrastruktur dan penyediaan sarana transportasi publik yang lebih baik."Jadi tidak bisa dilepas program konversi harus disertai dengan peningkatan sarana transportasi publik," kata Armida.
Pekerjaan rumah kedua adalah pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan, seperti akses keterhubungan desa, serta infrastruktur penunjang yang mampu mengoptimalkan aktivitas ekonomi. Pekerjaan rumah kedua ini terhambat sistem desentralisasi. Berdasar aturan Otonomi Daerah kewenangan tersebut berada di tangan pemerintah daerah.
Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif
21 Februari 2022
Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif
Lembaga riset independen melakukan riset hingga dapat menghasilkan produk pengetahuan, lalu mengadvokasi kepada lembaga pemerintahan agar dapat mendorong pada hasil kebijakan yang inklusif.
Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas
23 November 2021
Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas
Swakelola Tipe III baru berjalan sejak 2018. Masih banyak pihak ormas dan pemerintah yang belum memahaminya. Sosialisasi penggunaan dan manfaat patut digencarkan.
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan
16 Juli 2021
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan
Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat
Ada tiga isu yang sangat strategis yakni harmonisasi kewenangan dan kordinasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta harmonisasi Rencana Pengelolaan Perikanan setiap WPP.
