Pertumbuhan Ekonomi 2005 Ditargetkan 5,4 Persen

Reporter

Editor

Senin, 16 Agustus 2004 12:33 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Megawati Soekarnoputri menyatakan pertumbuhan ekonomi pada 2005 akan meningkat menjadi 5,4 persen. "Pertumbuhan ini didukung peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan ekspor, dan membaiknya gairah investasi," ujarnya ketika menyampaikan pidato kenegaraan mengenai Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2005 dalam sidang DPR di Jakarta, Senin (16/8).Perkiraan pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang ditargetkan 4,8 persen. Namun, pertumbuhan sebesar itu masih tetap di bawah potensi perekonomian Indonesia dan belum cukup untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan secara berarti. Sementara, nilai tukar rupiah diperkirakan akan tetap stabil dalam kisaran 8.600 per dolar Amerika. Dengan perkiraan tersebut, Megawati menyatakan, inflasi diperkirakan dapat dikendalikan pada tingkat 5,5 persen. Perkiraan ini lebih rendah dibandingkan APBN 2004 sebesar 6,5 persen. Dan dengan mempertimbangkan masih adanya risiko ketidakpastian, suku bunga SBI tiga bulan diperkirakan sebesar 6,5 persen. Pada 2004 SBI sebesar 7,6 persen. Sementara, produksi minyak Indonesia diperkirakan sekitar 1,125 juta barel per hari. Menurut Megawati, secara umum kebijakan ekonomi makro pada 2005 tetap diarahkan pada tiga bidang. Pertama, stabilitas ekonomi makro melalui kebijakan fiskal dan kebijakan monoter yang prudent. Kedua, melanjutkan pemantapan sektor keuangan dengan mengutamakan peningkatan kinerja dan ketahanan bank, lembaga keuangan nonbank, dan lembaga pembiyaan serta pasar modal. Ketiga, mempercepat upaya perbaikan iklim usaha dan investasi.Mawar Kusuma - Tempo News Room

Berita terkait

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

4 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

5 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

9 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

23 jam lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

1 hari lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

1 hari lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya