TEMPO.CO, Jepara - Pemerintah berencana memberlakukan kebijakan redenominasi atau penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengurangi nilainya, yaitu dengan menghilangkan tiga angka terakhir. Saat ini pemerintah tengah mengajukan Rancangan Undang-undang Redenominasi ke Dewan Perwakilan Rakyat. Diharapkan pada 2014 sudah ditetapkan menjadi UU.
Ternyata Indonesia pernah melakukan kebijakan redenominasi. Tepatnya diberlakukan pada 13 Desember 1965 dengan menerbitkan pecahan dengan desain baru Rp 1 dengan nilai atau daya beli setara dengan Rp 1.000.
Kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan Penetapan Presiden nomor 27 tahun 1965. Tujuannya untuk mewujudkan kesatuan moneter bagi seluruh wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Papua Barat.
Peneliti Ekonomi Unit Kajian Statistik dan Survei Bank Indonesia Solo Donny Ananta mengatakan kebijakan redenominasi pada 1965 tidak hanya untuk pecahan Rp 1.000. "Untuk semua pecahan rupiah yang ada saat itu," katanya di Bank Indonesia Solo di Jepara, Sabtu, 2 Maret 2013.
Sayangnya dia mengaku tidak tahu alasan pasti kebijakan redenominasi, selain untuk persatuan bangsa. Juga berapa lama redenominasi diberlakukan dan tanggapan publik saat itu. "Yang jelas kebijakan pada 1965 dilakukan secara tiba-tiba. Sedangkan rencana redenominasi kali ini didahului dengan konsultasi publik," ucapnya.
Dia mengatakan redenominasi sebagai pencitraan rupiah. Sebab dengan nilai nominal yang besar, rupiah dipersepsikan sangat rendah. Di Asia Tenggara, pecahan mata uang terbesar adalah Vietnam Dong dengan 500 ribu. Kemudian disusul Indonesia dan Kamboja Riel dengan pecahan 100 ribu.
Dia menilai masyarakat sebenarnya sudah terbiasa dengan penghilangan tiga digit terakhir. Terutama di hotel dan restoran yang biasa menampilkan harga dengan menghilangkan tiga digit terakhir. Misalnya Rp 100 atau Rp 25. "Maksudnya harganya Rp 100 ribu dan Rp 25 ribu," tuturnya.
Dia mengakui ada negara yang gagal melakukan redenominasi seperti Rusia, Argentina, dan Brasil. Penyebabnya karena diberlakukan saat perekonomian memburuk. Agar berhasil, redenominasi di Indonesia harus mendapat dukungan kuat dari pemerintah, parlemen, dan pelaku usaha. Kemudian diberlakukan saat kondisi makroekonomi stabil dan kondisi sosial politik kondusif.
Yang tidak kalah penting, sosialisasi ke masyarakat untuk memberi pemahaman bahwa redenominasi tidak sama dengan sanering atau pemotongan nilai uang. Deputi Kepala Perwakilan BI Solo Arif Nazaruddin mengatakan saat konsultasi publik seperti sekarang, masyarakat bisa menyampaikan berbagai masukan tentang redenominasi. "Kami mengharapkan masukan, agar nantinya dapat dijalankan secara luas. Termasuk di pasar-pasar tradisional," katanya.
UKKY PRIMARTANTYO
Berita terpopuler lainnya:
VIDEO Kekerasan Densus 88 Beredar di Youtube
Ramadhan: Anas Urbaningrum Sudah Tak Seperti Dulu
Jenderal Sutiyoso Ditipu Tukang Reparasi Jam
Ini Harga Jam Tangan Sutiyoso yang Ditilep Ahaw
Harlem Shake Mendunia, Begini Awal Ceritanya
ITB Tetapkan Uang Kuliah Rp 20 Juta per Tahun
SBY: Pengganti Anas, Bukan Ibas dan Bukan Ani
Rapat Cikeas Sudah Berlangsung Tiga Jam
Berita terkait
Indonesia Pernah Redenominasi Rp 1.000 Jadi Rp 1, Begini Alasan Keputusan 58 Tahun Lalu
13 Desember 2023
Hari ini, 13 Desember 1965 rupiah diredenominasi untuk pertama kalinya, berikut kilas balik peristiwanya
Baca SelengkapnyaTerkini: Amman Mineral IPO Terbesar di 2023, JCO Promo lagi Rp 148 Ribu Dapat 3 Box JPoPs
7 Juli 2023
PT Amman Mineral Internasional Tbk. (kode emiten: AMMN) resmi melantai di BEI. IPO perseroan disebut sebagai yang terbesar pada 2023.
Baca SelengkapnyaTerkini: Biaya dan Fasilitas Kos Milik Rafael Alun hingga Take Down Penjualan Minyakita di TikTok
6 Juli 2023
Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis sore, 6 Juli 2023 dimulai dari harga kos-kosan Rafael Alun yang disewa pejabat negara.
Baca SelengkapnyaTerkini: Harga Emas Antam Turun jadi Rp 1.053.000 per Gram, Deretan Fakta soal Pajak Natura
6 Juli 2023
Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Kamis siang, 6 Juli 2023 dimulai dari harga emas Antam yang turun jadi Rp 1.053.000 per gram.
Baca SelengkapnyaBantah Kabar Pemerintah Resmi Redenominasi Rupiah, Bank Indonesia: Tidak Benar
5 Juli 2023
Bank Indonesia buka suara soal beredarnya video yang menyebut pemerintah telah secara resmi melakukan redenominasi atau penyederhanaan angka pada rupiah.
Baca SelengkapnyaBank Indonesia Beberkan Alasan Redenominasi Rupiah Rp 1.000 jadi Rp 1 Tak Kunjung Dilakukan
23 Juni 2023
Bank Indonesia mengaku sudah siap melakukan redenominasi atau penyederhanaan jumlah angka pada rupiah.
Baca SelengkapnyaDPR: Redenominasi Rupiah Tidak Prioritas Dibahas di 2021
19 Agustus 2020
Ketua Komisi Keuangan DPR Dito Ganinduto menyebutkan hingga kini belum ada draf RUU Redenominasi yang masuk ke komisi.
Baca SelengkapnyaBI Sebut Redenominasi Rupiah Bisa Dilakukan, Ini Syaratnya
18 Agustus 2020
Bank Indonesia menyatakan rencana redenominasi rupiah bisa dilakukan bila situasi ekonomi memungkinkan.
Baca SelengkapnyaLuncurkan Uang Rp 75 Ribu, BI Tegaskan Bukan Sinyal Redenominasi
18 Agustus 2020
Bank Indonesia menyatakan uang pecahan khusus Rp 75 ribu yang baru diluncurkan, tak terkait dengan redenominasi rupiah.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Sebut Redenominasi Rupiah Belum Dibahas
30 Oktober 2019
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan redenominasi mata uang rupiah belum sedikit pun dibahas oleh pemerintah.
Baca Selengkapnya