TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Suswono membantah dirinya terlibat dalam dugaan kasus suap proyek impor daging sapi dari dua perusahaan, yakni PT Indoguna dan PT BNA. "Tidak, saya tidak terlibat. Kemarin saya rapat di sini sampai jam 11.00, ada rapim," katanya di Kementerian Pertanian, Rabu, 30 Januari 2013.
Suswono pun membantah jika dirinya diduga bekerja sama dengan petinggi partai untuk merealisasikan suap proyek impor daging tersebut. "Tidak pernah, saya bekerja profesional. Silakan saja tanya pada dirjen-dirjen di sini," katanya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menangkap tiga orang yang diduga terlibat dalam proyek korupsi kuota impor daging di Kementerian Pertanian. Proyek tersebut diduga melibatkan Suswono dan Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishaaq.
Suswono mengatakan, penangkapan yang dilakukan KPK tersebut pasti akan berlanjut dengan proses hukum yang sewajarnya. "Tentu kalau menangkap kan ada dasarnya. Makanya tentu sesegera mungkin diproses hukum," katanya.
Politikus PKS ini mendesak agar KPK membuka kasus dugaan suap proyek kuota impor. "Artinya, dia sudah punya alat bukti, kan. Nah, jadi saya dukung penuh. Justru saya minta dibuka seluas-luasnya," katanya. Ia mengaku tidak mengetahui PT Indoguna dan PT BNA karena jumlah perusahaan pengimpor cukup banyak.
Sekali lagi Suswono menegaskan bahwa dia selalu bersikap profesional dalam berhubungan dengan importir. "Saya bahkan sudah bilang ke Dirjen. Importir yang mau menjual surat dicoret saja. Importir harus betul-betul mereka yang menjadi pelaku usaha yang benar dan memenuhi syarat," katanya.
ANANDA TERESIA
Berita Terkait:
KPK Masih Simpan Nama Empat Terduga Penyuap
Kantor yang Digeledah KPK Importir Daging
KPK Sita 2 Plastik Penuh Duit Pecahan Rp 100 Ribu
KPK Geledah Sebuah Kantor di Pondok Bambu
Satu Pelaku Suap yang Ditangkap KPK Diduga Mabuk
Berita terkait
KPK Terima Konfirmasi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Bakal Hadiri Pemeriksaan Hari Ini
11 menit lalu
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sudah 2 kali mangkir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya dan tengah mengajukan praperadilan.
Baca SelengkapnyaKasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru
4 jam lalu
KPK menangkap Abdul Gani Kasuba beserta 17 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Malut dan Jakarta Selatan pada 18 Desember 2023.
Baca SelengkapnyaBabak Baru Konflik KPK
8 jam lalu
Dewan Pengawas KPK menduga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar etik karena membantu mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian.
Baca SelengkapnyaKPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City
9 jam lalu
KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.
Baca SelengkapnyaMantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK
9 jam lalu
Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menganggap Nurul Ghufron tak penuhi syarat lagi sebagai pimpinan KPK. Insubordinasi melawan Dewas KPK.
Baca SelengkapnyaPraperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang
11 jam lalu
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengajukan praperadilan ke PN Jakarta selatan. Dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK.
Baca SelengkapnyaDua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini
13 jam lalu
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja
18 jam lalu
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan
2 hari lalu
Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah
Baca SelengkapnyaDugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti
2 hari lalu
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.
Baca Selengkapnya