Areal kilang PT. Badak LNG (Liquid Natural Gas) di Bontang, Kalimantan Timur. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) pekan lalu merevisi target lifting minyak dari 900 ribu barel per hari menjadi kisaran 850 ribu hingga 900 ribu barel per hari. Namun, revisi tersebut dinilai bisa memicu defisit anggaran hingga Rp 14 triliun.
"Setiap penurunan lifting minyak 10 ribu barel, kita akan defisit anggaran sebanyak Rp 2 triliun," kata ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Latief Adam, ketika dihubungi, Selasa, 22 Januari 2013.
SKK Migas menjelaskan, selama ini target lifting dipatok sebesar 900 ribu barel per hari, namun kenyataannya lifting yang dicapai masih di kisaran 830 ribu barel per hari. Dengan kata lain, terdapat kekurangan dari target sebanyak 70 ribu barel dalam sehari.
Selain dampak pada defisit anggaran, berkurangnya target lifting itu juga dinilai mengancam neraca perdagangan. Sebab, dengan lifting yang turun, dipastikan angka impor minyak semakin meningkat. Padahal, saat ini porsi impor minyak hampir menelan 20 persen dari total impor. Apalagi jika dilihat pada tahun ini, fluktuasi harga minyak masih cukup tinggi. "Ini jelas mengancam neraca perdagangan kita," Latief menjelaskan.
Agar tidak membahayakan anggaran dan neraca perdagangan, ia menyarankan pemerintah segera menetapkan kebijakan yang dapat mengurangi risiko-risiko tersebut. Di antaranya pengendalian konsumsi BBM subsidi. Ia yakin, cara paling efektif untuk menekan subsidi BBM yang kian membengkak adalah menaikkan harga. Menurut perhitungannya, jika harga BBM subsidi dinaikkan, akan terdapat penurunan konsumsi hingga 500 ribu kiloliter dalam sehari.
Selain menaikkan harga, untuk sementara ia juga menyarankan agar kementerian teknis serta SKK Migas mengurangi risiko defisit dengan meningkatkan produksi gas. "Mau tidak mau, eksplorasi gas harus digenjot agar penerimaan migas bisa diselamatkan," kata Latief
Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
6 Februari 2023
Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.