TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan akan tetap mengendalikan dan membatasi konsumsi bahan bakar minyak subsidi. "Saat ini sedang dalam tahap kajian menggunakan sistem teknologi informasi (TI)," kata Hatta saat ditemui di kantornya, Selasa, 15 Januari 2013.
Menurut dia, dengan sistem pembatasan berbasis TI tersebut, potensi kebocoran masih bisa dikendalikan. "Kita semua tahu bahwa dalam kuota 46 juta kiloliter itu, peluang kebocoran sebanyak 10-20 persennya. Kalau bisa kendalikan, itu kan sudah bagus," ujarnya.
Namun, Hatta belum bisa menjelaskan langkah konkret pembatasan yang akan dilakukan. Yang jelas, sistem TI ini sedang ditawarkan untuk tender terbatas di BUMN. "Konkretnya nanti dipaparkan oleh Pertamina deh," ujarnya singkat.
Kemarin, usai rapat dengar pendapat dengan Komisi Keuangan di kompleks parlemen, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, meski diberi kewenangan untuk menaikkan harga BBM subsidi pada 2013 ini, pemerintah memiliki tantangan untuk menjaga konsumsi BBM subsidi tak lebih dari kuota. Untuk menjaga kuota pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT Pertamina, dan BPH Migas.
Namun, di tengah optimisme pemerintah untuk melakukan pembatasan, Menteri Agus menyiratkan kemungkinan adanya penyesuaian harga BBM subsidi. "Kalau ternyata jumlah itu tidak bisa dikendalikan dan ditahan, mungkin harus dilakukan penyesuaian harga BBM dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial," ujarnya.
Alasannya, hal tersebut menimbulkan kekhawatiran pengelolaan fiskal Indonesia. "Tapi kami yakinkan saat ini tidak ada rencana untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi," ujarnya.
