TEMPO.C0, Jakarta - Kementerian Perumahan Rakyat akan melanjutkan pembangunan rumah susun sewa Ciliwung yang sempat tertunda pada 2013 ini. "Proyek ini memang sempat tertunda tahun lalu. Namun, kami yakin tahun ini pembangunan proyek Ciliwung akan dilakanakan," kata Deputi bidang Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat, Pangihutan Marpaung, saat ditemui di Hotel Mercure, Kamis, 10 Januari 2012.

Sebelumnya, proyek rumah susun sewa Ciliwung batal dibangun pada 2012 lalu walau pendanaannya telah dianggarkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Perumahan Rakyat 2012. Pangihutan menjelaskan, proyek tersebut batal direalisasikan akhir tahun lalu karena keputusan presiden yang menjadi dasar hukum pembangunan rusun belum juga diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Awalnya proyek ini dirancang untuk dibangun melintang di atas bantaran sungai. Namun, karena dianggap bertentangan dengan peraturan pemerintah tentang pengelolaan sumber daya air, proyek harus dibatalkan," kata Pangihutan. Pembatalan tersebut mengakibatkan pemerintah harus membuat ulang draft keputusan presiden agar sesuai dengan rencana saat ini, yaitu di Pasar Rumput, Manggarai, Jakarta Selatan, dan bekas kantor Wali Kota Jakarta Timur.

Selain mengatur ketentuan lokasi, kata Pangihutan, draf keputusan presiden juga akan mengatur mengenai penggunaan bangunan rusun yang menjadi satu dengan pasar dan juga tata ruang di sekitar rusun. Pangihutan mengatakan, dua tower rusun di kedua lokasi tersebut akan menjadi percontohan pembangunan rusun yang terintegrasi dengan pasar di bawahnya.

"Dalam rencana kami, bagian bawah rusun akan berfungsi sebagai pasar dan bagian atasnya sebagai rumah tinggal," kata Pangihutan. Pangihutan mengatakan, keputusan presiden juga akan mengatur penataan ruang di sekitar rusun agar tidak menjadi daerah kumuh.

Anggaran pembangunan itu sendiri masih sama dengan tahun lalu, yaitu Rp 600 miliar. Sebanyak Rp 350 miliar untuk pembangunan konstruksi dan sisanya untuk biaya desain, sosialisasi, penataan ruang, serta biaya sosial, semisal ganti rugi kerohiman bagi masyarakat yang tergusur akibat proyek tersebut. Sedangkan biaya pembebasan lahan akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Pembangunan rusun ini kami perkirakan akan selesai pada 2014 mendatang," kata Pangihutan. Oleh sebab itu, katanya, mata anggaran proyek Ciliwung akan dibuat dengan skema multiyears.

Ada pun sasaran penghuni rusun Ciliwung tetap masyarakat sekitar bantaran Sungai Ciliwung yang direlokasi ke rusun tersebut. Karena itu, kata dia, pembangunan rusun tetap akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum yang memiliki kepentingan untuk menormalisasi Sungai Ciliwung.

RAFIKA AULIA