TEMPO.CO, Jakarta - Satu pejabat Kementerian Pertanian batal ikut studi banding soal sapi bersama 11 anggota Dewan Perwakilan Rakyat ke Prancis. Direktur Budi Daya Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Fauzi Luthan, mengaku tidak jadi ikut bersama Komisi Pertanian DPR karena tak sempat mengurus administrasi keberangkatan.
“Saya yang seharusnya berangkat, tapi batal jalan karena diajak mendadak. Jadi, tak sempat urus administrasi. Tidak tahu juga apakah ada staf ahli yang ikut,” kata Fauzi kepada Tempo, Rabu, 12 Desember 2012.
Studi banding yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke Prancis dan Cina untuk revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan semula berencana turut mengajak pihak terkait, seperti Kementerian Pertanian. Namun, tanpa diketahui alasannya, Komisi IV DPR yang membidangi masalah pertanian dan peternakan baru mengundang pihak Kementerian Pertanian dua hari sebelum berangkat.
Fauzi awalnya diajak ke Prancis untuk studi banding mencari informasi dan perbandingan kebijakan peternakan. Namun, ia sendiri tidak tahu sepak terjang Prancis dalam mengelola peternakan dan keberhasilan mencegah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada sapi. “Saya kurang tahu soal Prancis. Tapi kalau Cina memang sedang berkembang peternakan sapinya. Pasarnya di Cina juga lebih besar.”
Revisi Undang-Undang Peternakan ini merupakan inisiatif DPR. Karena itulah, ia mengaku tidak tahu darimana DPR mendapat masukan untuk studi banding ke dua negara tersebut.
Ia justru menilai studi banding tidak perlu dilakukan di negara yang jauh. Apalagi, kata dia, iklim dan kondisi cuaca di Prancis dan Cina tak sama dengan Indonesia. “Sulit untuk melakukan spesifikasi di sana. Menurut saya lebih baik yang memiliki cuaca sama, misalnya ke sesama negara Asia,” ujarnya.
