TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Darmin Nasution mengatakan penjualan tanker PT Pertamina bisa dilakukan jika telah selesai penghitungan ulang seluruh aset Pertamina oleh Departemen Keuangan. "Menurut aturannya, aset yang sudah lepas secara hukum bisa dijual tanpa izin pemerintah," katanya usai rapat dengan DPR di gedung parlemen, Selasa (22/6) sore.Darmin tak menyebutkan apakah kini Departemen Keuangan sedang menghitung ulang seluruh aset tersebut sehingga tanker tersebut tidak bermasalah jika dijual sebelum selesai penghitungan. Darmin mengutip Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Pertamina Pasal 3 yang berbunyi pemerintah menanamkan modalnya di Pertamina terdiri dari seluruh aset kekayaan di Pertamina. "Jumlah persisnya akan ditetapkan Menteri Keuangan setelah ada penilainya bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral," katanya.Ia tidak bisa memastikan apakah tanker Pertamina yang kini ribut-ribut akan dijual itu termasuk kekayaan negara atau aset Pertamina setelah berubah status menjadi perusahaan umum. "Secara prinsip itu aset perusahaan yang sudah dipisahkan, meski nilainya belum ditetapkan," katanya.Darmin mengaku harus membaca peraturannya dulu lebih detail sebelum menetapkan apakah tanker tersebut bisa dijual sebelum revaluasi aset selesai. "Saya hanya membacakan bunyi peraturannya," katanya. Meski begitu, jika penilaian ulang aset oleh pemerintah itu menetapkan tanker milik perusahaan, penjualannya tidak akan menyalahi aturan.Niat Pertamina menjual tanker dengan harga beli dari Korea sebesar US$ 65 juta per unit. Frontline Ltd. merupakan pemenang penjualan tanker itu dan sudah menyetorkan 20 persen harga beli ke Pertamina dari harga jual sebesar US$ 184 juta serta obligasi senilai US$ 5 juta. Namun, Komisi Energi menolak penjualan itu dengan alasan tanker itu masih dibutuhkan pada 2010. Bagja Hidayat - Tempo News Room