Ratusan buruh berunjuk rasa di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Rabu (24/10). Dalam aksinya buruh meminta UMP Jakarta tahun 2013 sebesar Rp 2.799.000 sesuai survey kebutuhan riil pekerja di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta bidang Kelembagaan dan Keanggotaan, Sarman Simanjorang, mengatakan, saat ini sektor industri nasional sedang dalam kesulitan. "Ada sepuluh perusahaan yang memberikan warning untuk pemerintah Indonesia akibat kebijakan ketenagakerjaan yang tidak mendukung," ujar Sarman kepada Tempo, Senin, 5 November 2012.
Menurut dia, jika sepuluh perusahaan benar-benar pindah dari Indonesia, dampaknya akan meningkatkan jumlah pengangguran. "Terlebih lagi, Indonesia bersaing dengan Vietnam dan Kamboja yang menyediakan fasilitas industri serta gaji buruh yang jauh lebih murah dari Indonesia sekitar 10 persen," tuturnya.
Kadin bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), lusa, akan mengumumkan secara resmi sepuluh nama perusahaan multinasional dan lokal yang akan hengkang dari Indonesia. Kesepuluh perusahaan itu akan merelokasi pabriknya karena kebijakan ketenagakerjaan yang membebani sektor industri formal.
"Selain Bata dan Samsung; PT Panarub, PT Shukakhu, dan PT Patria kemungkinan juga akan benar-benar tutup," kata Hariyadi B. Sukamdani, Wakil Ketua Umum Kadin bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik, ketika dihubungi hari ini.
Hariyadi menolak untuk mengumumkan sepuluh nama perusahaan yang dikabarkan akan hengkang dari Indonesia hari ini. Sebab, para pengusaha sudah berkomitmen akan mengumumkannya secara resmi kepada semua media lokal dan asing pada Rabu mendatang, 7 November 2012, di kantor Apindo.
Menurut Hariyadi, situasi dan iklim untuk investasi bagi perindustrian serta usaha kecil dan menengah (UKM) saat ini semakin tidak kondusif. Ia menilai pemerintah semakin membebani sektor industri formal dan UKM dengan terus-menerus memenuhi tuntutan buruh soal kenaikan upah. Hal ini diperparah dengan aksi buruh yang cenderung radikal melalui aksi sweeping beberapa waktu yang lalu.
Hariyadi mengimbau pemerintah menerapkan kebijakan terkait sektor industri formal. Sebab, kondisi saat ini sudah diwarnai penurunan aset industri formal dan jumlah pengangguran yang semakin bertambah.
