TEMPO.CO, Jakarta-Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui usulan penerbitan saham baru melalui penawaran umum terbatas hak memesan efek terlebih dahulu (rights Issue) Bank Tabungan Negara yang diajukan pemerintah. Dalam rights Issue tersebut, DPR menyetujui kepemilikan saham publik paling banyak 40 persen dan negara 60 persen.
"Rapat hari ini menyetujui rights Issue BTN,” kata Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis saat memimpin rapat mengenai Rights Issue Bank BTN di DPR, Rabu, 19 September 2012.
Pemerintah telah menerbitkan saham baru sebanyak 1.512.867.500 lembar untuk mencapai kepemilikan masyarakat sebesar 40 persen. Dari hasil penerbitan saham baru ini, diperkirakan akan diperoleh dana berkisar Rp 1,76 triliun–Rp 2,36 triliun.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan rights issue itu akan memperkuat permodalan untuk meningkatkan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio–CAR) menjadi 19 persen dan mendukung pertumbuhan 26 persen hingga 2016.
“Selain itu, juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah," Menteri Agus mengatakan.
Beberapa anggota Dewan mengkritik mengenai sedikitnya jumlah masyarakat yang menabung di BTN. Mereka meminta agar ada perubahan yang dilakukan oleh Bank BTN, antara lain memperbanyak sarana anjungan tunai mandiri (ATM) dan pembangunan kantor cabang di daerah.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengaku sangat terkritik atas pernyataan para anggota Dewan. Dia mengaku akan mendorong perubahan dan perbaikan di Bank BTN. "Terkait tabungannya yang kurang, saya sangat terkritik," kata Menteri Dahlan.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Berita terkait
Hilirisasi Banyak Dimodali Asing, Bahlil Sentil Perbankan
5 hari lalu
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia buka suara soal dominasi penanaman modal asing (PMA) atau investasi asing ke sektor hilirisasi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit
5 hari lalu
Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6,25 persen bisa berdampak pada penyaluran kredit.
Baca SelengkapnyaMeski Sama-sama Entitas Perbankan Ketahui 6 Perbedaan BPR dan Bank Umum
14 hari lalu
Bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank umum merupakan dua entitas keuangan yang memberikan layanan perbankan. Apa perbedan keduanya?
Baca SelengkapnyaOJK Cabut Izin Usaha 10 BPR hingga April 2024, Ini Sebabnya
14 hari lalu
Dalam empat bulan di 2024 ada 10 bank perkreditan rakyat (BPR) yang bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
Baca Selengkapnya15 Perusahaan Terbaik untuk Kembangkan Karier Versi LinkedIn, Banyak di Sektor Keuangan
17 hari lalu
Jaringan profesional LinkedIn merilis daftar Top Companies 2024 edisi ketiga untuk Indonesia.
Baca SelengkapnyaBank Indonesia Sebut 176 Ribu Orang Tukarkan Uang Baru Menjelang Idul Fitri
25 hari lalu
Bank Indonesia (BI) mencatat total penukaran uang baru mencapai Rp 1,13 triliun per 3 April 2024 atau H-7 Lebaran.
Baca SelengkapnyaBank BJB Buka Layanan Operasional Terbatas dan Weekend Banking selama Libur Lebaran
27 hari lalu
Selama periode libur Hari Raya Idul Fitri, Bank BJB tetap membuka beberapa jaringan kantor melalui kegiatan operasional terbatas dan layanan weekend banking.
Baca SelengkapnyaTerkini: Tol Bocimi Ambrol Penanganan Permanen Setelah Lebaran, Anggota DPR Usul Jasa Marga Buat Rest Area Fungsional
30 hari lalu
Ruas jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi atau Tol Bocimi mengalami longsor, diduga karena intensitas hujan deras pada Rabu malam
Baca SelengkapnyaBCA Umumkan Penyesuaian Jadwal Operasional selama Libur Lebaran
30 hari lalu
BCA mengumumkan penyesuaian jadwal operasional kantor cabang selama periode libur Idul Fitri 2024 berdasarkan hari libur yang ditetapkan pemerintah.
Baca SelengkapnyaRestrukturisasi Kredit Berakhir, Bank Mandiri: Sebagian Debitur Terdampak Telah Masuk Tahap Normalisasi
32 hari lalu
Bank Mandiri menyatakan bahwa kondisi para debiturnya yang terdampak Covid-19 telah kembali normal.
Baca Selengkapnya