TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah membutuhkan investasi sebesar US$ 250 miliar atau sekitar Rp 2.400 triliun untuk mengembangkan infrastruktur. "Untuk menarik minat swasta dalam berinvestasi, kami kembangkan skema public-private partnerships (PPP)," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat pembukaan Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition 2012, Selasa, 28 Agustus 2012.
Investasi ini dibutuhkan untuk membangun infrastruktur listrik dan energi, jalan, jalur kereta api, bandar udara dan pelabuhan laut, serta sistem teknologi informasi dan komunikasi.
Rencananya pada tahun 2013, pemerintah akan menambah 15 bandara baru, memperpanjang kapasitas jalan yang sudah ada sepanjang 4.278 kilometer, membangun 559 kilometer jalan baru, serta memperpanjang pembangunan rel kereta api baru sepanjang 380 kilometer.
Yudhoyono mengatakan pemerintah memfasilitasi pelaksanaan skema ini dengan cara mengembangkan kerangka hukum dan regulasi yang kuat dan kompetitif bagi berbagai kegiatan pengadaan oleh para pemegang konsesi PPP. Dengan begitu, dia menyatakan, pihak swasta bahkan negara tetangga tidak perlu ragu dalam berinvestasi di Indonesia karena ada jaminan hukum.
"Pembangunan infrastruktur juga memiliki multiplier effects yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta meningkatkan keterhubungan dan aktivitas ekonomi," ujar Yudhoyono.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Imam S Emawi pernah mengingatkan bahwa soal pembangunan belasan bandara baru ini hendaknya menyesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah. Pembangunan tersebut akan dilakukan di Indonesia bagian timur, seperti wilayah Papua dan Maluku.
"Mulai tahun depan semua pembangunan harus mengacu pada RTRW meskipun sudah ada rencana pembangunan pusat," kata Imam kepada Tempo pekan lalu. Tujuannya, selain untuk memenuhi kebutuhan 30 persen ruang terbuka hijau, investor juga terjamin akan kepastian pemberlakuan suatu peraturan.
