Sebuah mobil dinas terlihat mengisi Premium bersubsidi di SPBU Jalan Gereja Theresia, Jakarta, Jumat (1/6). TEMPO/Anggrita Cahyaningtyas
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro, menyatakan pemerintah siap mengucurkan dana untuk menambal kekurangan anggaran akibat bertambahnya kuota bahan bakar minyak bersubsidi. "Kami sepakati dulu berapa besar tambahan kuotanya," kata Bambang ketika dijumpai di kantornya, Jumat, 10 Agustus 2012.
Ia menjelaskan pemerintah perlu menghitung secara pasti besar tambahan yang dibutuhkan untuk disesuaikan dengan harga minyak dan kurs yang berlaku. Namun yang pasti, Bambang memperkirakan, untuk setiap tambahan sebesar 1 juta kiloliter diperlukan tambahan sekitar Rp 5 triliun.
Dana ini, salah satunya, akan diambil dari pos kompensasi kenaikan harga BBM subsidi yang batal digunakan seiring ditolaknya usulan kenaikan harga bensin. Alokasi kompensasi tersebut tercatat mencapai Rp 30,6 triliun.
Meskipun ada tambahan pengeluaran negara akibat tambahan kuota BBM ini, ia yakin anggaran masih akan terjaga."Defisitnya tidak akan lewat dari APBN-P," kata dia. Tidak ada catatan khusus bagi kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam hal pengucuran dana tambahan.
Menurut dia, jebolnya anggaran untuk subsidi bensin ini terletak pada konsep kebijakannya. Jika kebijakan yang digunakan masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu subsidi diberikan secara general dan tidak tepat sasaran, maka dia menjamin anggaran negara akan tetap lewat dari semestinya. "Risiko anggaran akan tetap ada. Oleh karena itu, kita ingin subsidi diberikan pada yang berhak saja."
Sebelumnya Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan Kementerian Keuangan saat ini masih menunggu hitungan pasti tambahan kuota BBM subsidi dari Kementerian ESDM. Jika memang benar tambahan yang diminta hingga sebanyak 4 juta kiloliter, Menteri Agus akan meminta kementerian tersebut memaparkan secara rinci upaya-upaya apa saja yang telah dan akan dilakukan sepanjang akhir tahun untuk menekan konsumsi bahan bakar tersebut.
"Menteri Energi pasti punya program juga untuk penghematan,pembatasan konversi energi, pengendalian. Kita mau lihat dulu seberapa besar upaya-upayanya sehingga jelas berapa besar kebutuhan riil hingga akhir tahun," kata Agus.
