BI Soroti Tingginya Gaji Direksi Bank  

Reporter

Editor

Kamis, 19 Juli 2012 12:49 WIB

TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, Mulya Effendi Siregar, menyoroti tingginya biaya tenaga kerja, terutama remunerasi direksi. "Biaya karyawan tidak terlalu besar, tetapi biaya direksi bank di Indonesia paling tinggi dibandingkan dengan negara Asean lainnya," kata Mulya dalam acara Penghargaan Perbankan, Rabu malam, 18 Juli 2012.

Mulya menjelaskan, data itu diperoleh dari penelitian BI terhadap komponen biaya overhead bank. Survei dilakukan terhadap empat bank besar di Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Biaya overhead, misalnya biaya tenaga kerja, promosi, barang dan jasa, dan lain-lain. Ternyata persentase tertinggi ada di biaya tenaga kerja. "Biaya karyawan, kalau tidak salah, Indonesia nomor 3. Giliran biaya direksi nomor 1," ujar Mulya.

Biaya remunerasi direksi bank di Filipina rata-rata Rp 1,1 miliar per tahun, Thailand Rp 2 miliar per tahun, Malaysia Rp 5,6 miliar per tahun, dan Indonesia Rp 12 miliar per tahun.

Adapun biaya tenaga kerja menyumbang 2,44 persen dari overhead rata-rata bank di Indonesia atau 1,81 persen di Filipina, 1,74 persen di Malaysia, dan 1,34 persen di Thailand.

"Efisiensi harus dilakukan. Dan kalau bisa pemangkasan biaya untuk menurunkan ongkos. Yang tidak bisa turun, jangan dipaksa. Termasuk soal remunerasi direksi. ASEAN bisa segitu, kenapa Indonesia tidak." Ia yakin ongkos operasional bank masih bisa ditekan.

Ketua Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional Sigit Pramono meragukan data tersebut. "Datanya harus dikaji lebih dalam," kata dia. Logikanya, menurut Sigit, kalau kondisi bank di Indonesia seperti itu, investor Malaysia dan Singapura tidak akan tertarik membeli bank nasional.

Sigit menilai, tak salah jika bank membayar mahal direksi dan tenaga kerja agar layanan bagus. Kecuali, bank di Indonesia dalam keadaan terpuruk seperti di Amerika Serikat, baru bisa mempersoalkan gaji. "Di sini bank bagus. Semua rasio perbankan bagus, NPL cuma sekitar 2,2 sekian, pertumbuhan kredit bagus, suku bunga kredit rendah dan bisa lebih rendah lagi," kata dia.

Soal tingginya biaya overhead di Indonesia, menurut Sigit, bukan hanya persoalan gaji, melainkan juga biaya ekspansi seperti pembukaan cabang, serta investasi teknologi. Perbankan Malaysia, kata dia, tidak bisa lagi membuka banyak cabang. Biaya perjalanan bisnis domestik juga tergolong mahal karena Indonesia negara kepulauan. "Internal auditor harus naik pesawat. Di Singapura pakai MRT, Malaysia juga, jalan darat."

Meskipun begitu, Sigit setuju terhadap rencana BI membuat standar biaya bisnis bank sebagai acuan untuk mendorong efisiensi. Diharapkan di masa depan perbankan bisa memberikan layanan yang lebih murah, termasuk dalam hal suku bunga kredit.

MARTHA THERTINA

Berita Terpopuler:
Demi Fans Muslim, Madrid dan Barca Revisi Logo

Yoris : Jika Kalla Dipecat, Golkar Hancur

Sejoli Pegawai Negeri Ketahuan Mesum di Toilet

Setelah 15 Tahun, PT Dirgantara Kini Buka Lowongan

Pelacur dan Mucikari Demo Kantor DPRD

Indonesia Akan Miliki 75 Pencakar Langit

Nissan Juke Indonesia Kena Recall

Pengurus Golkar Tak Kompak Soal Pemecatan Kalla

Steve Wozniak : Saya Lebih Hebat dari Steve Jobs

Akbar: Pemecatan Kalla Bisa Blunder

Berita terkait

Tak Hanya Naikkan BI Rate, BI Rilis 5 Kebijakan Moneter Ini untuk Jaga Stabilitas Rupiah

1 hari lalu

Tak Hanya Naikkan BI Rate, BI Rilis 5 Kebijakan Moneter Ini untuk Jaga Stabilitas Rupiah

Gubernur BI Perry Warjiyo membeberkan lima aksi BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.

Baca Selengkapnya

Bos BI Yakin Rupiah Terus Menguat hingga Rp 15.800 per Dolar AS, Ini 4 Alasannya

1 hari lalu

Bos BI Yakin Rupiah Terus Menguat hingga Rp 15.800 per Dolar AS, Ini 4 Alasannya

Gubernur BI Perry Warjiyo yakin nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan menguat sampai akhir tahun ke level Rp 15.800 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Inflasi April Hanya 0,25 Persen, BI Ungkap Pemicunya

1 hari lalu

Inflasi April Hanya 0,25 Persen, BI Ungkap Pemicunya

BI menyebut inflasi IHK pada April 2024 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,51 persen, yakni 0,25 persen mtm.

Baca Selengkapnya

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

3 hari lalu

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

Perkembangan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2023 tumbuh positif.

Baca Selengkapnya

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

4 hari lalu

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

PNM menegaskan tidak akan menaikkan suku bunga dasar kredit meskipun BI telah menaikkan BI Rate menjadi 6,25 persen.

Baca Selengkapnya

BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

4 hari lalu

BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

Bank Rakyat Indonesia atau BRI mengklaim telah mendapatkan izin untuk memproses transaksi pengguna Alipay.

Baca Selengkapnya

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

5 hari lalu

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

BCA belum akan menaikkan suku bunga, pasca BI menaikkan suku bunga acuan ke angka 6,25 persen.

Baca Selengkapnya

Hilirisasi Banyak Dimodali Asing, Bahlil Sentil Perbankan

5 hari lalu

Hilirisasi Banyak Dimodali Asing, Bahlil Sentil Perbankan

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia buka suara soal dominasi penanaman modal asing (PMA) atau investasi asing ke sektor hilirisasi di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

5 hari lalu

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6,25 persen bisa berdampak pada penyaluran kredit.

Baca Selengkapnya

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

5 hari lalu

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

BI mempersiapkan perluasan cakupan sektor prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Baca Selengkapnya